Dalam Hal Tingkatkan Pendapatan Parkir, Pemko Batam Gagal Kerjasama dengan Samsat

349
Pesona Indonesia
Mobil dan motor di depan BCS Mall parkir di bahu jalan sehingga membuat jalan kerap macet. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos
Mobil dan motor di depan BCS Mall parkir di bahu jalan. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Rencana kerjasama Pemerintah Kota (Pemko) Batam dengan Samsat dalam hal parkir langganan gagal. Alasanya belum ada ketentuan pasti mengenai sistem bagi hasil jika parkir langganan diterapkan. Dan dapat dipastikan rencana Pemko untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi parkir langganan harus ditunda.

Kepala Dinas Perhubungan Zulhendri mengatakan akan tetap menerapkan sistem pemunggutan parkir langganan, meski tanpa kerjasama dengan Samsat. Apalagi, Walikota Batam sudah mewanti-wanti Dishub agar bisa menaikan PAD dari retribusi parkir.

“Langganan tetap, tapi kerjasama dengan Samsat yang belum bisa,” kata Zulhendri, kemarin.

Alasan gagalnya kerjasama karena belum ada ketentuan sistem bagi hasil antara Pemko dan Samsat. Padahal, Samsat sudah setuju tentang rencana kerjasama tersebut.

“Pola presentase belum ada aturan, Samsat sudah setuju tapi presentasenya tidak ada,” ujar Zulhendri.

Menurut dia, pihaknya akan menerapkan sistem parkir berlangganan dengan cara lama. Yakni menempelkan stiker khusus di setiap kendaraan yang telah berlangganan. Namun ia tak menjamin jika PAD akan naik dengan sistem tersebut.

Berbeda jika penerapan parkir langganan bekerjasama dengan Samsat. Setiap kendaraan diharuskan berlangganan dan setiap pemilik kendaraan membayar retribusi parkir bersamaan dengan pajak kendaraan.

“Berlangganan tetap, tapi (dengan cara lama) tidak efektif. Kalau dengan cara lama masih berpotensi kehilangan (retribusi),” katanya.

Meski begitu, lanjut Zulhendri pihaknya akan menyiasati peningkatan retribusi parkir dengan cara parkir elektronik. Penerapan sistem yang diprakarsai oleh perusahaan swasta di Palembang itu tahun ini sedang menggarap e-Parking di Kota Padang. Dengan parkir meter, Pemerintah menerima bersih 30 persen penarikan retribusi parkir di Batam.

“Kita mensiasatinya parkir meter (e-Parkirng) seperti Jakarta. Nanti sistem tender, pola bagi hasil 70-30,” jelasnya.

Pemerintah menerima bersih 30 persen karena seluruh peralatan yang dibutuhkan, sumber daya manusia semua akan ditanggung oleh pihak swasta. Bahkan jika sudah beberapa tahun sesuai kesepakatan, Pemerintah bisa menjalankan e-Parking dengan membeli semua peralatan yang ada. Untuk menerapkan ini, pemerintah sudah merancang Peraturan Daerah (Perda) soal parkir.

“Awalnya Ahok (Gubernur Jakarta) juga begitu, kita melihat besar untungnya. Yang ini sudah dirancang kita bahas perda dulu,”pungkas Zulhendri. (she)

Respon Anda?

komentar