KPK Tangkap Tangan Pegawai Ditjen Pajak yang Terima Suap Rp 6 Miliar

223
Pesona Indonesia
Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti OTT disaksikan Pimpinan KPK Agus Rahardjo (kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan kedua) dan Basaria Panjaitan (tengah) saat konferensi pers tentang OTT di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/11). KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada pejabat di Ditjen Pajak Kemenkeu berinisial HS sebagai penerima suap dan Direktur PT EK Prima berinisal RRN sebagai pemberi suap dengan barang bukti 148.500 dolar AS yang diduga untuk pengaturan permasalahan pajak PT EK Prima. Foto: Imam Husein/Jawa Pos
Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti OTT disaksikan Pimpinan KPK Agus Rahardjo (kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan kedua) dan Basaria Panjaitan (tengah) saat konferensi pers tentang OTT di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/11). KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada pejabat di Ditjen Pajak Kemenkeu berinisial HS sebagai penerima suap dan Direktur PT EK Prima berinisal RRN sebagai pemberi suap dengan barang bukti 148.500 dolar AS yang diduga untuk pengaturan permasalahan pajak PT EK Prima.
Foto: Imam Husein/Jawa Pos

batampos.co.id – Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, komisi antirarasuah menangkap pegawai pajak yang diduga menerima suap Rp 1,9 miliar dari pengusaha yang mempunyai tunggakan pajak sebesar Rp 78 miliar.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan, dua orang yang ditangkap petugas KPK adalah Handang Soekarno, Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan dan Ras Rajamohanan Nain selaku Direktur PT E.K Prima Ekspor Indonesia. Keduanya ditangkap pada Senin (21/11) lalu.

“Keduanya kami tangkap di daerah Kemayoran,” terang Agus saat konferensi pers di kantor KPK kemarin (22/11).

Pejabat asal Magetan itu menceritakan kronologi penangkapan kedua orang tersebut. Menurut dia, pada pukul 20.00 terjadi transaksi suap dari Rajamohanan kepada Handang. Penyerahan uang sebesar 148.500 dolar AS atau Rp 1,9 miliar itu dilakukan di rumah Rajamohanan di kawasan Perumahan Spring Hill Residence.

Penyerahan uang suap itu berjalan cukup singkat. Sekitar pukul 20.30, Handang keluar dari rumah pengusaha tersebut. Saat keluar itulah, petugas KPK menangkap Handang beserta ajudan dan sopirnya. Selanjutnya, petugas masuk ke rumah dan mengamankan Rajamohanan.

“Kami juga mengamankan uang suap Rp 1,9 miliar itu,” terang Agus. Mereka kemudian dibawa ke kantor KPK untuk dilakukan pemeriksaan.

Selain itu, petugas juga mengamankan tiga staf Rajamohanan. Dua orang ditangkap di rumah masing-masing. Yaitu, di Pamulang dan Pulomas. Satu staf lagi ditangkap di Surabaya. Mereka bertiga juga dibawa ke kantor komisi antirasuah di Jalan H.R Rasuna Said untuk dimintai keterangan.

Agus menyatakan, penyerahan suap itu berkaitan dengan permasalahan pajak yang dihadapai PT E.K Prima Ekspor Indonesia. Yaitu, tentang surat tagihan pajak (STP) sebesar Rp 78 miliar. Menurut dia, setelah dilakukan negoisasi antara Handang dan Rajamohanan, pajak sebesar itu dihapus dan hilang. “Bisa dibayangkan pajak sebesar itu hilang,” paparnya.

Dengan menghilangkan pajak sebesar Rp 78 miliar itu, Handang akan dijanjikan fee sebesar Rp 6 miliar. Namun, lanjut dia, yang baru dibayar sebesar Rp 1,9 miliar.

“Rp 1,9 miliar itu penyerahan tahap pertama,” paparnya.

Jadi, diperkirakan akan ada penyerahan tahap pertama. Namun, sebelum ada penyerahan berikutnya, mereka sudah ditangkap KPK.

Agus menyatakan, setelah melakukan pemeriksan 1 x 24 jam, pimpinan KPK dan penyidik melakukan gelar perkara dan meningkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Pihaknya menetapkan Handang dan Rajamohanan sebagai tersangka.

Sebagai pemberi suap, Rajamohanan dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20/2001.

Sedangkan sebagai penerima, Handang disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20/2001.

Dia menyatakan, pihaknya sangat prihatin, karena seharusnya uang itu diterima negara, tapi malah diambil oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Namun, terang dia, KPK tetap percaya masih banyak orang yang berintegritas tinggi di lingkungan ditjen pajak.

“Jangan sampai kehilangan kepercayaan terhadap ditjen pajak,” tuturnya. Lembaganya bersama Kemenkeu akan melakukan langkah-langkah perbaikan. KPK bisa melakukan kerjasama dengan Kemenkeu untuk melakukan perbaikan pada sektor pajak.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan, pihaknya akan berupaya mengintegrasikan antara penindakan dan pencegahan. Jadi, setiap penindakan akan diikuti upaya pencegahan agar tindakan suap itu tidak terjadi di masa mendatang.

“Maka, kami undang Bu Menkeu untuk hadir dan membahas upaya pencegahan,” terang dia. (lum/byu/jpgrup)

Respon Anda?

komentar