Pembaca, Menkeu Sri Mulyani Kecewa

286
Pesona Indonesia
 Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani

batampos.co.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sangat berterimakasih kepada KPK yang telah memberikan informasi terkait penangkapan salah satu staf Ditjen Pajaku.

Saya sangat kecewa tindakan petugas pajak yang terima suap. Apalagi kami sedang melakukan program tax amnesty,” papar dia.

Program itu membutuhkan suatu kepercayaan dari masyarakat. Sri Mulyani menyatakan, apa yang dilakukan Handang merupakan sebuah pengkhianatan terhadap prinsip integritas di ditjen pajak. Tindakan itu juga mencederai teman dan kolega yang lain.

“Sebuah bentuk pencederaan yang serius,” papar dia.

Pihaknya sangat mendukung KPK untuk mengusut tuntas kasus suap itu. Kemenkeu akan membuka akses seluas-luasnya unuk mendalami kasus itu. Ini adalah momentum yang menjadi pemicu untuk memebersihkan ditjen pajak dari tindakan yang tidak terpuji. Ditjen pajak bisa membangun sistem bersih dan berdasarkan integritas yang tinggi. Pihaknya akan membahas perbaikan itu di internal Kemenkeu. Tidak hanya di ditjen pajak, tapi di seluruh Kemenkeu. Pihaknya tidak bisa berjalan sendiri, tapi membutuhkan bantuan dari KPK.

Setelah ini, kata Sri Mulyani, pihaknya akan membentuk tim reformasi di ditjen pajak. Ada lima hal yang akan dilakukan perbaikan. Yaitu, pada bidang sumber daya manusia (SDM), informasi sistem dan database, business process, perbaikan struktur kelembagaan, dan perbaikan rancangan undang-undang (RUU) yang mengatur perpajakan.

Jadi, kata dia, pihaknya tidak akan menyerah dalam melakukan perbaikan. Sebagian besar di ditjen pajak mempunyai komitmen. Mereka tidak pernah lelah mencintai negeri ini.

Apakah tindakan suap untuk menganggu pogram tax amnesty? Menurut dia, program tersebut tetap jalan dan tidak terganggu. Pembenahan akan terus dilakukan. Apakah PT E.K Prima Ekspor Indonesia sudah mengikuti tax amnesty? Dia mengatakan tidak bisa menyampaikan datanya, karena hal itu diatur dalam undang-undang.

“Kalau saya sebutkan, saya yang akan masuk penjara dulu, bukan dia (Rajamohanan),” ucap dia.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyatakan, setelah ini pihaknya akan melakukan penggeledahan. Baik di ruang Handang maupun di kantor Rajamohanan.

“Kami juga akan melakukan penyegelan di ruang Handang,” ucap dia. Komisinya akan terus mendalami pihak-pihak yang terlibat dalam suap tersebut.

Apakah ada atasan Handang yang ikut terlibat? Pensiunan jenderal polisi bintang dua itu menyatakan, dia belum bisa menyebutkan apakah atasan Handang juga terlibat, karena hal itu membutuhkan pendalaman. Pihaknya akan menyampaikan jika ada pihak lain yang terlibat.

Seskab Pramono Anung menyatakan OTT itu harus dituntaskan. Peristiwa OTT itu akan menjadi contoh bagi aparat pemerintah lainnya agar tidak menyalahgunakan wewenang.

’’Kami minta KPK untuk menindak tegas dan memberikan efek jera,’’ ujarnya.

Dia menuturkan, pemerintah justru berterima kasih atas OTT yang dilakukan KPK. Sebab, di saat yang sama pemerintah sedang berbenah dengan membentuk satgas Saber Pungli. Pemerintah memastikan bakal mendukung KPK untuk terus melakukan OTT terhadap aparat yang masih menyalahgunakan wewenang.

Di sisi lain, OTT tersebut membuat dukungan terhadap KPK terus mengalir. Dalam rapat terbatas mengenai pemberantasan korupsi kemarin (22/11), Presiden Jok Widodo terus mendorong KPK agar semakin kuat.

“Saya memberikan penekanan pada keharusan untuk mendukung dan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi, baik dari sisi kelembagaan maupun kemandirian dan anggaran,” ujarnya.

Di saat bersamaan, Jokowi juga meminta reformasi internal di institusi Kejaksaan dan kepolisian terus berjalan.

’’Kepolisian dan Kejaksaan Agung harus memperkuat sinergi dengan KPK, dan saya minta ditingkatkan transparansi penanganan perkara-perkara korupsi,’’ tambahnya.

Salah satu fokus perencanaan yang dihasilkan ratas kemarin adalah membuat reglasi untuk kasus korupsi swasta.

’’Selama ini belum ada aturannya, kecuali yang terkait suap menyuap,’’ ujar Kepala Staf Presiden Teten Masduki usai Ratas. Itu seperti yang diuga dilakukan oleh HS yang terjaring OTT KPK.

Sementara, korupsi yang murni dilakukan oleh swasta sampai saat ini belum tersentuh. Seperti dalam hal pengadaan barang dan jasa, perpajakan, dan bidang-bidang lain yang tidak terkait dnegan pemerintah. Bagaimanapun, swasta mengelola uang yang lenih besar dari pemerintah.

’’OJK menyebut uang yang beredar Rp 16 ribu triliun. Sementara yang  dikelola pemerintah hanya Rp 2.000 triliun,’’ lanjutnya.

Teten menyebut, ada beberapa modus yang mungkin dilakukan swasta dan bisa berdampak terhadap perekonomian. Misalnya, mark up harga saham, di mana saham busuk diberi harga tinggi. Atau bisa juga memanipulasi laporan keuangan dengan tujuan tertentu. (lum/byu/jpgrup)

Respon Anda?

komentar