Tak Semua Sistem Online OPD Bisa Jalan, Terbentur Anggaran

268
Pesona Indonesia
Ilustrasi
Ilustrasi

batampos.co.id  – Pemerintah Kota berencana menerapkan sistem online di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Batam. Namun keterbatasan anggaran membuat sistem online itu tak bisa dilaksanakan menyeluruh.

Walikota Batam Muhammad Rudi mengatakan sistem online yang akan diterapkan diseluruh OPD terbentur dana. Yang mana dana itu digunakan untuk penyediaan alat pendukung sistem online.

“Meski terbentur, paling tidak setengah dari OPD bisa memakai sistem online tahun depan,” kata Rudi di Batam Center, kemarin.

Dikatakan Rudi, pihaknya akan memprioritas sistem online pada sektor pelayanan dan pendapatan. Diantaranya adalah Dinas Pendapatan dan Badan Penanaman Modal.

“Dinas yang mendukung penerimaan dan pelayanan ini jadi prioritas,” terang Rudi.

Beberapa waktu lalu DPRD Batam pernah menyurati Pemko agar konsisten menjalankan sistem online. Karena itu, pada rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Pemko Batam mengajukan semua dinas untuk bisa menjalankan sistem online.

“Tapi mungkin akan karena anggaran terbatas tak semua dapat dimasukan. Di APBD ada koreksi, jadi hanya setengah yang online, setengah dilanjutkan kedepan,” imbuh Rudi.

Sementara itu, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Batam Gustian Riau mengaku pihaknya termasuk  pihak yang mengajukan anggaran untuk sistem online. Anggaran yang diajukan senilai Rp 200 juta untuk persiapan pengadaan sistem online keseluruh perizinan.

“Untuk software, komputer,” kata Gustian.

Menurut dia, tahun 2017 mendatang, BPM menargetkan pengurusan permohonan seluruh perizinan dilakukan secara online. Masyarakat dapat mengajukan permohonan izin melalui aplikasi di gawainya.
“Dimana pun mereka berada, mereka dapat mengurus perizinan,” terang  Gustian.

Meski tak perlu lagi datang ke kantor dan bertemu petugas. Pengurus izin harus melengkapai persyaratan dan diunggah melalui aplikasi tersebut setelah disalin dengan scanner.

“Waktu pengambilan (izin) dilakukan (uji) keabsahan. Karena kan kami tidak tahu dokumen itu benar atau tidak,” ujarnya.

Pembayaran langsung dilakukan di bank. Petugas tidak akan melayani pembayaran. Ada empat jenis perizinan yang membutuhkan perizinan. Yakni, pengurusan izin membuat bangunan (IMB), izin gangguan (HO – Hinderordonnantie), izin perdagangan minuman beralkohol (mikol), dan IMTA.

“Selama ini memang sudah dilakukan di bank tapi penerbitan retribusinya masih manual. Kalau nanti, sudah langsung muncul di aplikasi itu,” pungkas Gustian. (she)

Respon Anda?

komentar