Buni Yani Mengaku Ditangkap dan Ditahan di Polda Metro Jaya

425
Pesona Indonesia
Terlapor kasus dugaan pengeditan video Ahok, Buni Yani didampingi kuasa hukumnya usai memenuhi panggilan Bareskrim Polri di Jakarta, Kamis (10/11/2016). Buni Yani dipanggil sebagai saksi terkait dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan gubernur non-aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Foto: Imam Husein/Jawa Pos
Buni Yani didampingi pengacaranya Aldwin Rahadian.
Foto: Imam Husein/Jawa Pos

batampos.co.id – Setelah menetapkan Buni Yani sebagai tersangka pencemaran nama baik karena mengunggah video pernyataan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait dengan Surat Al Maidah ayat 51, Rabu (23/11/2016), Buni Yani langsung diperiksa intensif. Bahkan, Yani mengaku ditangkap dan langsung ditahan penyidik Polda Metro Jaya.

Pengakuan itu ditulis Buni Yani di akun facebooknya. “Bismillah. Minta dukungan kawan-kawan semua umat Islam. Saya ditangkap, tak bisa pulang ditahan di Reskrimsus Polda Metro Jaya,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Buni Yani menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Rabu (23/11/2016) mulai pukul 10.30 WIB hingga 19.30 WIB. Dari pemeriksaan tersebut, polisi menyimpulkan Buni Yani diduga melakukan mencemaran nama baik dan penghasutan yang terkait isu suku, agama, ras, dan antargolongan.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan konstruksi hukum dan pengumpulan alat bukti dari penyidik. Dengan bukti permulaan cukup, yang bersangkutan, BY kami naikkan status jadi tersangka,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Awi Setiyono di Kantor Polda Metro Jaya, Jakarta, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Kamis (24/11/11).

Buni dinilai melanggar Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan informasi menyesatkan.

Pasal 28 ayat 2 UU ITE berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Sedangkan, Pasal 45 ayat 2 UU ITE menjelaskan, “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Kuasa hukum Buni Yani, Aldwin Rahadian menyatakan Buni Yani memang harus menginap di Polda Metro Jaya usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA.

Buni hingga kini berada di Polda bukan lantaran penahanan. “Surat penahanan belum dikeluarkan, baru surat penangkapan dari penyidik,” ujarnya.

Karena itu, Buni harus tetap berada di kantor kepolisian untuk kepentingan pemeriksaannya sebagai tersangka. “Upaya hukum lebih lanjut nanti setelah proses ini,” kata Aldwin.

Keputusan untuk menahan atau tidak menunggu 1×24 jam setelah surat penangkapan keluar.

Buni Yani diperiksa kembali sebagai tersangka pagi tadi mulai pukul 08.00 WIB.

Aldwin menilai penetapan tersangka Buni tak lazim. Penetapan tersangka dilakukan saat masih proses penyusunan berita acara pemeriksaan (BAP). Apalagi, pemeriksaan kemarin adalah yang pertama bagi Buni sebagai saksi.

“Belum digelar (perkara) lansung jadi tersangka,” kata Aldwin. Apalagi sampai dilakukan gelar perkara terbuka. (sumber: CNNIndonesia.com)

Respon Anda?

komentar