Depresiasi Rupiah Menuju Rp 15 Ribu

434
Pesona Indonesia
ilustrasi. Foto: istimewa
ilustrasi. Foto: istimewa

batampos.co.id – Presiden AS, Donald Trump, dalam jangka pendek dan menengah disebut akan mengerek suku bunga acuan antara 1-4 persen. Kebijakan tidak lazim itu terpaksa diambil untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi negeri Paman Sam tersebut. Suku bunga dinaikkan tentu akan menyedot dana-dana di negara berkembang (emerging market).

Kalau itu terjadi, capital outflow dari emerging market tidak terhindarkan. Eksodus modal asing itu juga bakal menerpa pasar domestik. Capital outflow akan menekan Rupiah hingga level Rp 15 ribu per USD. Meski kenaikan itu secara bertahap sepanjang tahun depan, pemerintah diingatkan untuk tidak terbuai dengan jargon pertumbuhan ekonomi.

”Kami mengingatkan pemerintah untuk mencermati situasi global. Waspadai lonjakan utang dan capital outflow yang akan menekan nilai tukar rupiah,” beber analis OCBC Securities Budi Wibowo.

Pemerintah, kata Budi, telah berkomitmen untuk menjaga stabilitas rupiah melalui tindakan intervensi. Tetapi, langkah intervensi itu harus melihat cadangan devisa. Dengan cadangan devisa USD 115 juta, amat riskan kalau seandainya pemerintah mengguyur pasar untuk menyetabilkan rupiah dari badai koreksi.

”Kami tidak menakut-nakuti pemerintah. Tetapi, mengingat berdasar data dan fakta,” tegasnya.

Saat ini, pemerintah telah menyegel pertumbuhan ekonomi 5,2 persen tahun depan. Proyeksi itu berdasar kalkulasi dan indikator pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ini. Indikator tersebut terefleksi dari perkembangan BI 7-Day RR (Reverse Repo), inflasi, cadangan devisa dan rupiah terjaga.
Berdasar data terkini, angka inflasi 3,31 persen, cadangan devisa surplus USD 115,037 juta, BI 7-Day Reverse Repo (Repo) 4,75 persen, nilai tukar Rp 13.473 per US Dollar (USD) dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bertengger di kisaran 5.120.
Bersandar pada data itu, secara fundamental ekonomi domestik diklaim stabil dan kuat. Di mana, proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun depan itu, juga telah memasukkan kalkulasi terburuk kenaikan suku bunga acuan the Federal Reserve (The Fed) di bawah rezim pemerintah Donald Trump.

Hanya, pemerintah patut waspada menyusul defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun depan tergolong tidak sedikit. Setidaknya, APBN 2017 sebesar Rp 2.080,451 triliun, mengalami defisit 2,41 persen atau setara Rp 330 triliun. Untuk menutupi defisit itu, pemerintah menggenjot melalui tax amnesty pajak. Tetapi, hingga periode kedua, amnesti pajak berjalan di tempat alias stagnan.

Nah, opsi terbaik untuk menambal kekurangan itu, pemerintah bisa melalui jalan terjal yaitu pinjaman luar negeri dalam bentuk US Dollar (USD). Utang kembali menjadi jalan pintas supaya belanja pemerintah tidak jebol. Padahal, per Agustus tahun ini, utang pemerintah tercatat Rp 3.438,29 triliun. Utang itu bersumbu dari pinjaman Rp 750,01 triliun atau USD 56,69 miliar dan penerbitan surat berharga negara (SBN) sejumlah Rp 2.684,28 triliun setara USD 201,83 miliar. Jadi, jumlah utang pemerintah itu berarti 27,7 persen produk domestik bruto (PDB) di kisaran Rp 12.627 triliun. Utang itu tergolong wajar karena masih di bawah ambang batas international di kisaran 33-44 persen.

Namun jika dibanding dengan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), utang luar negeri itu meroket sekitar 40 persen. Forum Indonesia untuk transparansi Anggaran (Fitra) mencatat, medio 2014 silam, utang pemerintahan SBY berada di kisaran Rp 2.532 triliun. Artinya, kala itu, setiap bayi baru menghirup udara segar telah mendapat warisan (legacy) utang Rp 11 juta per kepala.

Situasi tersebut membawa pemerintah saat ini dalam dilema. Utang dalam denominasi USD akan sangat memberatkan. Karena, saat utang itu ditarik, posisi tawar USD tengah berada pada level sangat kuat. Itu tidak lain, karena rezim Trump mengambil kebijakan radikal dengan mendongkrak suku bunga acuan the Fed.
(far/jpgrup)

Respon Anda?

komentar