Perairan Malaysia Rawan Perompak, Kesepakatan Trilateral Belum Maksimal

185
Pesona Indonesia
Kapal Tunda (tugboat) TG Massive 6 yang dirompak militan bersenjata, Jumat (1/4/2016). 4 WN Malaysia disandera. Foto; utusan malaysia
Kapal Tunda (tugboat) TG Massive 6 yang dirompak militan bersenjata, Jumat (1/4/2016). 4 WN Malaysia disandera. Foto; utusan malaysia

batampos.co.id – Kasus penculikan WNI yang kembali terjadi di perairan Malaysia membuat pemerintah gerah. Mereka mendesak pemerintah negeri jiran fokus melakukan pengamanan di perairan Sabah yang selama ini kerap menjadi kawasan operasi kelompok perompak.

”Kami tekankan (ke pemerintah Malaysia) untuk meningkatkan pengamanan di perairannya sendiri,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir, Rabu (23/11/2016).

Penekanan keamanan itu disampaikan pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam pertemuan tiga negara di Manila, Filipina kemarin.

Pertemuan trilateral tersebut diikuti Malaysia, Filipina dan Indonesia. Mereka membahas kerjasama terkait pengamanan kawasan perairan ketiga negara.

Pertemuan ketiga negara di Jogjakarta itu sudah melahirkan beberapa kesepakatan terkait pengamanan perairan. Antara lain, joint coordinated patrol, memberikan bantuan secepat mungkin saat ada kapal dalam keadaan distress dan memerlukan bantuan, sepakat membentuk national vocal point, dan sepakat membuat hotline of communication untuk mempercepat respon ketika keadaan darurat.

Kesepakatan tersebut sejatinya menjadi standard operational procedure (SOP) ketiga negara dalam melakukan pengawasan di wilayah perairan masing-masing. SOP tersebut mestinya juga disampaikan secara masif kepada pemilik kapal yang akan melintas di kawasan Sabah dan Filipina.

”Dari trilateral pertama pada awal Mei lalu, diturunkan kesepakatan yang berupa pembentukan SOP,” jelasnya.

Arrmanatha mengatakan, pertemuan lanjutan tiga negara di Manila kemarin difokuskan pada kerjasama yang bersifat teknis. Dari Indonesia, pembahasan teknis itu melibatkan unsur TNI, antara lain Asisten Operasional Panglima TNI dan perwakilan TNI AL. Dari pertemuan itu diharapkan lahir kesepakatan yang lebih menitikberatkan pada pengamanan dan pemberantasan kelompok perompak dibawah komando Abu Sayyaf.

Menko Polhukam Jenderal TNI (Pur) Wiranto dengan tegas mengatakan bahwa perompakan dan penculikan ABK berbendera Indonesia yang kembali terjadi di perairan Sabah, Malaysia harus ditanggapi dengan keras. Pelaku penculikan harus ditindak tegas.

Wiranto menjelaskan bahwa penculikan tersebut terjadi karena memang wilayah perairan Malaysia kurang terjaga oleh aparat keamanan, dalam hal ini pihak otoritas Malaysia. Ditambah, dengan cukup banyaknya WNI yang bekerja di kapal-kapal ikan di Sabah membuat kemungkinan WNI yang jadi korban penculikan jadi besar.

Wiranto mengatakan ada sekitar 600 WNI yang berkerja di kapal-kapal ikan di perairan Sabah. Jaminan keselamatan mereka dalam bekerja di laut sangat minim dan tidak diberikan dengan layak, baik oleh pemerintah Malaysia maupun oleh pemilik kapal itu sendiri.

“Memang di perairan Sabah tidak ada pengawalan untuk kapal-kapal ikan. Kalau di perairan kita sudah ada itu pengawalan aparat bersenjata di titik-titik rawan, itu sudah berjalan,” ucapnya.

Hal tersebut, lanjutnya, tengah menjadi bahan diskusi antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia, yakni bagaimana meningkatkan keamanan di perairan Sabah. Salah satu wacana yang mencuat yakni dengan diadakan patroli bersama tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Filipina.

“Kami sedang menyelesaikan soal itu secara bilateral dengan Malaysia melalu Menlu masing-masing negara,” imbuhnya.

Sementara itu, Menhan Ryamizard Ryacudu menuturkan, pihaknya masih memiliki strategi lain di luar patroli bersama untuk mencegah penculikan WNI. Sedianya, dia akan bertemu dengan Menhan Filipina dan Malaysia kemarin. namun, Ryamizard menyatakan dia meminta pertemuan diundur sampai setelah 2 Desember.

Dia menuturkan, di perairan tersebut terdapat sejumlah pemukiman kumuh, baik yang terapung maupun yang berada di pulau kecil. Ada potensi para perompak tersebut tinggal di pemukiman kumuh itu. ’’Kita cegat saja di situ,’’ ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan kemarin (23/11).

Bila memang ada bukti perompak tersbut tinggal di pemukiman-pemukiman itu, maka militer tidak akan ragu untuk menyergap. Pihak miloiter akan memastikan terlebih dahulu informasi tersebut. Bila ternyata bukan, tidak mungkin militer akan menyerang. ’’Bisa dituntut kita nanti,’’ lanjutnya.

Dia juga kembali mengingatkan para nahkoda untuk menghindari jalur-jalur yang sudah dinyatakan sebagai kawasn berbahaya. Selain mengandalkan pengamanan dari militer ketiga negara, tuturnya, seharusnya para nahkoda bisa memahami kalau jalur yang selama ini dilewati sudah menjadi red area. Mereka bisa menjadi sasaran empuk para perompak. (tyo/dod/byu/jpgrup)

Respon Anda?

komentar