15 Bandara di Indonesia Siap Diswastakan

225
Pesona Indonesia
Bandara Hang Nadim Batam. foto:yusuf hidayat/batampos
Bandara Hang Nadim Batam, salah satu bandara dengan status BLU. foto:yusuf hidayat/batampos

batampos.co.id – Swastanisasi terus didorong di bidang perhubungan. Giliran Perhubungan Udara membuka peluang untuk kerja sama dengan swasta maupun PT Angkasa Pura (AP) I dan II.

Saat ini, disiapkan 15 bandara asuhan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk dikerjasamakan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Udara Kemenhub Suprasetyo menuturkan, peluang ini akan dibuka dengan mengubah operasional 15 bandara tersebut menjadi Badan layanan umum (BLU). Setelah itu, baru ditawarkan pada swasta maupun pihak AP I dan AP II.

”Ini sudah diajukan 15 bandara itu untuk dikelolah keuangannya dengan sistem BLU. Kita selesaikan ini dulu,” ujarnya di Jakarta, Kamis (24/11/2016).

Dari 15 bandara tersebut, ada lima bandara yang siap digarap pada tahap-tahap awal. Adapun kelima bandara itu meliputi Bandara Radin Inten II-Lampung, Badara Juwata-Tarakan, Bandara Sentani-Jayapura, Bandara Labuhan Bajo dan Bandara Bangka Belitung.

Menurutnya, kelima bandara itu paling berpotensi untuk dilirik oleh swasta maupun Angkasa Pura. Potensi itu bisa dilihat dari jumlah penumpang yang hilir mudik di bandara-bandara tersebut. Diperkirakan, jumlah penumpang mencapai 1 juta dalam satu tahun.

”Yang pasti di atas itu. Kalau kurang pasti tidak ada peminatnya. Selain itu, ini kan daerah pariwisata  yang tengah berkembang. Pasti banyak diminati,” tutur Suprasetyo.

Dia menjelaskan, skema kerja sama yang dibuka adalah skema operasi dan management. Kerja sama ini berpeluang besar untuk bisa mengembangkan bandara-bandara tersebut. Ada fleksibilitas dalam hal pengelolaan keuangan, fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia dan fleksibilitas dalam hal pengelolaan dan pengadaan aset/barang dalam kerja sama BLU ini. Dengan begitu, akses lebih terbuka dan berpotensi banyak dikunjungi.

Di sisi lain, Kemenhub terus membenahi regulasi yang ada. Tercatat, sudah lima aturan mengalami deregulasi. Menyusul lima lainnya yang tengah dalam proses penyempurnaan. Dari lima yang tengah disempurnakan ini, ada perubahan menarik soal peremajaan armada pesawat udara angkutan niaga.

Dalam Permenhub nomor 7 tahun 2016 tentang Perubahan atas PM 160 Tahun 2015 tentang Peremajaan Armada Pesawat Udara Angkutan Udara Niaga, disebutkan umur pesawat udara kargo (freighter) yang didaftarkan dan dioperasikan untuk pertama kali di Indonesia maksimum berusia 25 tahun. besaran itu berubah dari sebelumnya 15 tahun.

Saat ini, aturan itu tengah kembali dikaji. Ada masukan umur pesawat yang didaftarkan dan dioperasikan untuk pertama kali di Indonesia maksimum 30 tahun. Suprasetyo menjelaskan, kajian itu didasari oleh ketersediaan pesawat baru untuk kargo yang cukup sulit. ”ini susah. Tidak ada pesawat baru yang mau dipakai untuk kargo,” paparnya.

Selain itu, muncul konsep baru soal pengaturan umur helikopter dan pesawat terbang selain kategori transport untuk angkutan udara penumpang. Umur pesawat pertama kali didaftarkan dan dioperasikan maksimum 15 tahun. Suprasetyo menuturkan, konsep ini telah dibahas bersama INACA dan badan usaha angkutan udara. (mia)

Respon Anda?

komentar