26 Ribu Jiwa di Batuaji Tinggal di 6.703 Ruli

505
Pesona Indonesia
Rumah liar (ruli). Foto: alfian/batampos.co.id
Rumah liar (ruli). Foto: alfian/batampos.co.id

batampos.co.id – Warga yang masih hidup di rumah liar (ruli) di Kecamatan Batuaji, Batam, mencapai 26 ribu jiwa. Mereka menempati sekitar 6.703 unit ruli.

Camat Batuaji Rinaldi M Pane mengatakan ruli di Batam tersebar di berbagai kelurahan, yakni di Kelurahan Bukit Tempayan ada sebanyak 912 unit , kelurahan Buliang ada 1.211 unit, kelurahan Kibing 2.925 unit dan Tanjunguncang ada 1.655 unit.

“Kalau untuk warga yang menempati ruli sudah cukup banyak. Hampir separuh penduduk di Batuaji ini. Bayangkan, satu ruli dihuni satu KK. Satu KK sedikitnya memiliki empat anggota keluarga. Nah empat dikalikan dengan jumlah ruli yang sudah ada, sudah berapa jumlahnya. Bisa mencapai angka 26 ribu jiwa,” kata Rinaldi.

Kepada warga ruli, Rinaldi juga berharap agar berbesar hati dan memaklumi jika lahan yang mereka tempati nantinya akan dipakai atau ditertibkan oleh pemilik lahan. Sebab bagaimanapun alokasi lahan tersebut juga untuk kemajuan bersama.
“Pemerintah sudah siapkan rusunawa, ya kalau ditertibkan bisa ke rusun. Murah kok sewanya. Sudah lengkap listrik dan airnya,” kata Rinaldi.

Menurutnya, ruli-ruli yang berdiri bebas di atas lahan yang sudah dialokasikan ke pihak ketiga tentunya akan menghambat pembangunan. Proses pembebasan lahan yang berbelit-belit dan kerap menjadi konflik selama ini.

“Masalah utamanya itu. Saat mau bebaskan akan sibuk sebab ada perlawanan dan tuntutan ini itu,” kata Rinaldi.

Selain ruli, masalah kios liar juga menjadi persoalan baru saat ini. Ia mengatakan sejak 2014 lalu ada 493 unit kios liar di Batuaji. Kios liar ini berdiri di atas row jalan yang seharusnya peruntukan untuk lahan penghijauan.
Kios liar ini sangat berdampak terhadap penataan kota.

“Mau normalisasi ataupun bangunan drainase pun susah, banyak memang persoalannya,” ujar Rinaldi.

Sehingga kata Rinaldi, perlu adanya kajian dan pertimbangan dari pemerintah terkait pengalokasian lahan. Ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

“Karena memang kenyataan selama ini selalu ribut saat akan membebaskan lahan. Kami hanya bisa ngurusĀ  manusianya, sementara kebijakan lahan itu bukan wewenang kami,” ujarnya.(eja)

Respon Anda?

komentar