Dipecat Akhir Tahun Ini, Polres Tak Periksa Lagi Pegawai Pungli Bintan Utara

1088
Pesona Indonesia
Kapolres Bintan, AKBP Febrianto Guntur Sunoto. Foto: Harry Suryadi Putra/batampos
Kapolres Bintan, AKBP Febrianto Guntur Sunoto. Foto: Harry Suryadi Putra/batampos

batampos.co.id – Polres Bintan enggan  melakukan penyelidikan ataupun pemeriksaan terhadap pegawai Kecamatan Bintan Utara (Binut) yang terbukti melakukan praktik pengutan liar (pungli) kepengurusan Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).

Penyebebanya, pimpinan internal di Pemkab Bintan sudah terlebih dahulu menjatuhkan sanksi hukum berupa sanksi administrasi indisipliner kepada pegawainya yang melakukan pelanggaran tersebut.

“Pelaku pelanggarankan sudah dijatuhkan sanksi oleh pimpinan internal dari pemerintah. Jadi kita tak menindaklanjutinya, sebab penanganan masalah sapu bersih (saber) pungli itu tidak hanya kewenangan Polri. Tapi merupakan tanggungjawab bersama,” ujar Kapolres Bintan, AKBP Febrianto Guntur Sunoto ketika dikonfirmasi, Kamis (24/11/2016).

Dikatakannya, setelah ada pemberitaan tentang keluhan masyarakat terkait kasus pungli di Kecamatan Binut mencuat di media cetak lokal. Masalah tersebut langsung ditangani dengan cepat oleh pimpinan kecamatan hingga pimpinan internal di Pemkab Bintan.

Kedua pimpinan itu juga, Kata dia, sudah melakukan tindakan pemeriksaan secara khusus. Bahkan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya langsung memberikan sanksi tegas administrasi kepada pegawai yang terbukti melakukan praktik pungli itu.

“Waktu itu camatnyapun langsung mengkonfirmasi ke kita dan meminta maaf sesaat beritanya terbit di koran. Dan saat itu juga camat memberikan sanski terhadap anak buahnya yang melakukan pelanggaran tersebut,” bebernya.

Untuk diketahui bersama, lanjut Guntur (sapaan kapolres), sesuai perintah Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) tujuan dilaksanakannya operasi saber pungli itu untuk pembenahan pelayanan publik. Sedangkan fungsinya untuk melakukan upaya hukum atau tindakan administrasi. Namun harus disesuaikan dengan situasi, tingkat kesalahan, dan pelanggarannya.

Kemudian dalam upaya penindakannya tidak hanya dibebankan ataupun dipusatkan kepada instansi Polri. Melainkan semua aparat yang berada di bidang pelayanan juga harus ikutserta bertanggungjawab untuk melakukan upaya hukum dan tindakan administrasi di internal masing-masing dalam memberikan efek jera terhadap pegawainya yang melakukan praktik pungli itu.

“Jadi apa yang saya beberkan diatas. Seperti itulah mas untuk pola penindakannya,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemkab Bintan telah menetapkan ganjaran kepada Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kecamatan Bintan Utara (Binut), Hendra yang terlibat praktik pungli pengurusan IUMK dengan dua sanksi tegas.

Pertama dengan sanksi pemindahan kerja dari staf bidang pelayanan umum menjadi staf biasa selama dua bulan kedepan dan pemutusann kontrak kerja atau pemecatan di akhir tahun ini.

“Hendra terbukti telah melakukan praktik pungli. Jadi kita jatuhkan sanksi indisipliner kepadanya yaitu dipindahkan baru pemecatan,” Kata Plt Sekda Bintan, Raja Akib Rachim ketika dikonfirmasi, Jumat (4/11/2016). (ary/bp)

Respon Anda?

komentar