Majukan Sektor Maritim, Bupati Natuna Ajukan Dana Rp4,7 Triliun ke Jokowi

342
Pesona Indonesia
Turis melihat penangkaran ikan Napoleon di Natuna. Foto: Immanuel sebahyang/batampos
Turis melihat penangkaran ikan Napoleon di Natuna. Foto: Immanuel sebahyang/batampos

batampos.co.id – Program percepatan pembangunan Natuna dalam ekonomi maritim yang dicanangkan Presiden Joko Widodo diharapakan Pemerintah Daerah direalisasi tahun 2017.

Tidak hanya itu, Pemerintah Daerah juga mengusulkan program pendukung percepatan pembangunan senilai Rp 4,7 triliun.

Bupati Natuna Abdul Hmid Rizal mengatakan, usulan Pemerintah Daerah sebesar Rp 4,7 triliun adalah permintaan Presiden Joko Widodo, dalam mendukung percepatan pembangunan Natuna.

Usulan dari Pemerintah Daerah tersebut sambungnya, diperkirakan sudah direalisasi Presiden ditahun 2017. Harapan Pemerintah Daerah, masing masing Departemen terkait secepatnya merealisasi.

“Usulan daerah merupakan program pembangunan kepada Presiden. Pelaksananya di Departemen terkait, mudah mudahan tahun 2017 usulan Natuna dilaksanakan,” kata Hamid, Kamis (24/11).

Dijelaskan Hamid, usulan Pemerintah Daerah sebesar Rp 4,7 triliun berupa pembangunan infrastruktur yang selama ini didambakan masyarakat.

Hamid merinci, usulan infstruktur yang diusulkan adalah pembangunan jembatan penghubung dari Pulau Bunguran menuju Pulau Sedanau.

Jembatan pengubung pulau Bung├╣ran ke pulau Sedanau ini panjangnya sekitar 7 kilo meter dari Tanjung Kudu . Desain fisiknya disiapkan Pemerintah Provinsi.

“Ada pertimbangan kenapa perlu dibangun jembatan penghubung itu, pertama mempelancar arus barang dan orang. Tentu ini pengaruhi ekonomi masyarakat,” jelas Hamid.

Tidak hanya itu, pertmbangan lain adalah bisa mengatasi krisis air bersih di pulau Sedanau. Melalui pemasangan pipa air bersih dari pulau Bunguran. Dan bisa memasok listrik yang cukup.

“Terutama itu air bersih. Di sana (Sedanau,red) kalau sudah kemarau, air sudah seperti emas,” ungkap Hamid.

Hamid mengatakan, usulan sebesar Rp 4,7 triliun bukan perencanaan yang mendadak. Namun sudah lama disiapkan oleh bapak BJ Habibi yang dikonsep dalam Badan Pengelola Percepatan Pembangunan Natuna (BP3N) sepuluh tahun lalu.

Tidak hanya itu, dalam usulan juga terdapat pembangunan infrastruktur jalan, berula pelebaran ruas kalan kota Ranai, serta pembangunan jalan lingkar laut dari pantai Batu Hitam hingga pantai Batu Kapal.

Pemerintah Daerah juga mengusulkan perbaikan fasilitas pelayanan masyarakat serta peningkatan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan.

“Sekolah kita di Natuna perlu dibangun teknik kemaritiman yang bagus dengan tenaga pengajar dari Jakarta,” kata Hamid.(arn)

Respon Anda?

komentar