Pengamat Politik: Gubernur Harus Patuhi UU Terkait Penjaringan Wagub Kepri

280
Pesona Indonesia
 Zamzami A Karim. foto:rpg
Zamzami A Karim. foto:rpg

batampos.co.id – Pengamat politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik (Stispol) Raja Haji Tanjungpinang, Zamzami A Karim mengatakan sesuai amanat Undang-UndangĀ  Pilkada Nomor 8 Tahun 2015 telah mengatur tentang mekanisme pengusulan Wakil Gubernur Kepri ke DPRD Kepri. Bahkan dengan tegas dikatakan hanya dua nama yang harus diserahkan Gubernur ke DPRD Kepri untuk dipilih.

“Kalau masih lebih dari dua nama yang diserahkan Gubernur ke DPRD Kepri nanti. Artinya masih ada proses politik yang belum tuntas,” ujar Zamzami menjawab pertanyaan Batam Pos, Kamis (24/11/2016) di Tanjungpinang.

Menurut Zamzami, apabila itu dipaksakan oleh Gubernur, dewan juga berhak untuk menolak. Masih kata Zamzami, Gubernur tidak berhak untuk membuat keputusan secara sepihak. Akan tetapi berperan sebagai fasilitator untuk mendudukan persoalan ini secara bersama ditingkat partai politik pengusung Sani-Nurdin (Sanur).

“Keputusan yang dibuat harus merupakan keputusan bersama. Melihat kondisi yang ada sekarang ini, proses ini masih belum dilaksanakan oleh Gubernur,” jelas Zamzami.

Lebih lanjut kata Zamzami, sejauh ini dari lima Parpol pengusung Sanur, secara keseluruhan sudah memberikan dukungan penuh kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Isdianto) yang juga merupakan adik kandung Almarhum, Muhammad Sani. Artinya, jika mengacu pada dukungan tersebut, satu slot sudah diisi oleh Isdianto.

“Sekarang ini, tinggal mencari satu nama lainnya. Ini yang harus didudukan bersama. Sehingga keputusan yang dibuat merupakan kolektif kolegial,” papar Zamzami.

Terpisah, Sekretaris Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kepri, Onward Siahaan meminta Gubernur yang juga merupakan Ketua DPW Partai NasDem Kepri, Nurdin Basirun untuk segera mempertemukan partai-partai pendukung Sanur. Apalagi NasDem sudah menyampaikan sikap politiknya. Yakni dengan mengusung Isdianto dan Rini Fitrianti.

“Pak Gubernur harus segera mendudukan persoalan bersama dengan Parpol pengusung Sanur. Artinya lebih cepat, tentu akan lebih baik,” ujar Onwar menajwab pertanyaan Batam Pos, tadi malam.

Dijelaskannya, kenapa Gerindra mendorong dipercepatnya pemilihan Wakil Gubernur Kepri. Karena pihaknya melihat, kondisi Kepri terpisah oleh pulau-pulau. Kondisi itu tentunya tidak akan mampu dijangkau oleh Gubernur sendiri. Berangkat dari persoalan tersebut, Gubernur perlu figur pendamping sesegera mungkin.

“Kondisi kita terpisah oleh pulau-pulau. Kehadiran Wakil Gubernur akan sangat membantu tugas-tugas Gubernur. Maka kami melihat Wakil Gubernur sangat dibutuhkan,” tutup Onward. (jpg)

Respon Anda?

komentar