Ujian Nasional Dimoratorium, Kelulusan Diserahkan ke Sekolah

289
Pesona Indonesia
Siswa mengikuti Ujian Nasional di SMPN 7 Tanjungpinang, Senin (9/5). F.Yusnadi/Batam Pos
Ilustrasi siswa mengikuti Ujian Nasional. F.Yusnadi/Batam Pos

batampos.co.id – Ujian nasional (UN) tinggal sejarah.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah merampungkan kajian penyelenggaraan UN. Hasilnya ujian tahunan yang menyedot anggaran Rp 500 miliar itu dihentikan sementara (moratorium).

Kepastian penghentian UN itu disampaikan Mendikbud Muhadjir Effendy di kantornya kemarin.

’’Keputusan ini masih di tingkat kementerian. Tinggal menunggu persetujuan Presiden melalui inpres (instruksi presiden, red),’’ katanya di kantor Kemendikbud, Senayan, Kamis (24/11).

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu mengatakan moratorium UN tidak hanya berlaku untuk 30 persen sekolah yang telah berhasil mengejar standar nasional pendidikan. Muhadjir menegaskan moratorium UN berlaku untuk seluruh sekolah.

Sebagai gantinya Muhadjir mengatakan ujian akhir atau kelulusan diselenggarakan oleh masing-masing sekolah. Pengawasannya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Untuk jenjang SMP ada di kabupaten dan kota. Sedangkan jenjang SMA dan SMK di pemerintah provinsi.

’’Pemerintah pusat juga masih tetap ikut mengawasi,’’ tuturnya.

Selama ini, muncul pandangan bahwa integritas guru dalam menjalankan UN dipertanyakan. Muhadjir meminta pandangan seperti itu dibuang jauh-jauh. Dia berharap publik tidak mudah menuduh kinerja guru dalam penyelenggaraan UN.

Muhadjir mengatakan moratorium penyelenggaraan UN berlaku sampai batas yang belum ditetapkan. Intinya sampai kualitas pendidikan sudah merata. Dia menegaskan saat ini baru ada 30 persen sekolah yang sudah mampu mengejar standar nasional pendidikan. Itu artinya pemerintah masih memiliki tugas untuk menuntaskan 70 persen sisanya.

Anggaran super besar yang terbuang untuk UN, bakal dialokasikan untuk sejumlah pembenahan. Di antaranya adalah pembenahan atau revitalisasi sekolah rusak. Kemudian juga untuk peningkatan kompetensi guru.

’’Setelah dievaluasi dan sekolah-sekolah sudah siap, bisa UN lagi,’’ tandasnya.

Menurut Muhadjir fungsi UN yang utama adalah pemetaan. Sekarang waktunya pemerintah memperbaiki kualitas berbasis hasil pemetaan yang ada. Tidak seperti sekarang ini, dilakukan pemetaan terus setiap tahun. Namun intervensi perbaikan kualitas pendidikannya belum maksimal.

Pengamat pendidikan Indra Charismiadji mengatakan moratorium UN menimbulkan dampak positif dan negatif.

’’Saya cerita positifnya dulu,’’ katanya.

Indra mengatakan selama ini ujian model UN lebih membodohi siswa ketimbang mencerdaskan. Sebab sistem ujian yang pukul rata seperti UN, membuat anak-anak belajar menghafal. Bukan belajar tentang konsep atau substansi isi materi.

Sementara itu dampak negatifnya adalah hasil ujian sekolah, tanpa ada UN, bakal beragam. Sebab saat ini kemampuan guru masih beragam sekali. Mulai dari guru yang kurang menguasai materi sampai yang mahir. Ini terlihat dari hasil uji kompetensi guru (UKG) yang nilai rata-ratanya masih sekitar 50 poin.

Dampak negatif berikutnya adalah, moratorium UN berpotensi menyurutkan semangat sekolah menerapkan pembelajaran berbasis IT. Dia menuturkan dalam UN 2016 jumlah sekolah yang menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) begitu banyak. ’’Ketika tidak ada UN, saya harap sekolah tetap mengedepankan pemanfaatan IT,’’ jelasnya.

Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Lisyarti setuju dengan keputusan moratorium UN itu. ’’Ini artinya pemerintah patuh terhadap putusan pengadilan dan menghargai hukum,’’ jelasnya.

Sebab di dalam putusan Mahkamah Agung (MA) terkait gugatan UN 2009 lalu, pemerintah dituntut untuk mendahulukan peningkatan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan, serta akses informasi yang lengkap ke seluruh Indonesia. Baru setelah itu pemerintah bisa menjalankan UN.

’’Moratorium ini juga telah memenuhi rasa keadilan masyarakat,’’ tuturnya. Selama ini siswa di sekolah yang minim standar pendidikannya, dipaksa untuk mengikuti ujian berstandar nasional.
(wan/jpgrup)

Respon Anda?

komentar