batampos.co.id– Tahun 2016 akan segera berganti. Namun, hingga bulan November ini, Palang Merah Indonesia (PMI) Batam belum menerima bantuan dana tahunan dari Pemerintah Kota Batam. Biasanya, setiap tahun, pemerintah memberikan bantuan dana sebesar Rp 550 juta.
Pemko juga sempat menjanjikan hendak memberikan dana bantuan sebesar Rp 1 miliar ketika peresmian gedung PMI Batam, akhir Agustus lalu. Namun, dana itu tak kunjung cair.
“Mana hibah dari Pemko? Diumumkan Rp 1 milyar itu kan nggak ada,” kata Ketua PMI Batam, Sri Soedarsono, usai menghadiri Seminar Sehari PMI Batam di Aula RS Budi Kemuliaan, Jumat (25/11).
Ini yang membuat kas PMI Batam minus. Sampai bulan ini, pengeluaran PMI mencapai Rp 804 juta. Sementara pemasukan baru ada sebesar Rp 235 juta.
PMI tidak tahu jika dana hibah itu tidak keluar di tahun ini. Sehingga mereka tetap menjalankan program. Biasanya, dana itu keluar di bulan Maret. PMI menggunakan dana pribadi perseorangan terlebih dahulu untuk membiayai program yang berlangsung di bulan Januari hingga Maret. Ketika dana hibah Pemko cair, mereka akan mengganti dana yang sudah terpakai tadi.
Namun, ternyata dana hibah tak juga cair. Mereka bergantung pada dana iuran masyarakat. Sayang, iuran PMI ternyata masuk dalam daftar pungutan liar Pemko Batam. Iuran yang sudah ditarik pun dikembalikan ke masyarakat. PMI Batam terpukul.
“Pemko ini bantu tidak, hibah tidak diberikan, masih juga masukkan iuran PMI sebagai pungli,” keluh Sekretaris PMI Batam, Heri S.
Padahal, menurut Heri, sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2011 tentang Pelayanan Darah, Pemerintah Daerah bertanggung-jawab terhadap pelayanan darah. Termasuk terhadap pendanaan pelayanan darah dalam rangka jaminan ketersediaan darah untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
“PMI ini hanya mendapat mandat dari pemerintah untuk melaksanakan pelayanan darah. Tapi yang bertanggung-jawab kan tetap pemerintah,” ujarnya. (ceu)