Tarif UWTO akan Direvisi (Lagi)

720
Pesona Indonesia
Kepala BP Batam Hatanto bersama Menkeu Sri Mulyani
Kepala BP Batam Hatanto bersama Menkeu Sri Mulyani

batampos.co.id – Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro, berjanji akan segera merevisi dan menurunkan tarif sewa lahan tersebut.

“Jadi sekarang diusahakan diturunkan. Tapi ya kita lihat apakah harga pasarnya juga ikut turun. Karena yang kemudian akan dicari investor kan tanahnya tanah orang,” jelas Hartanto usai rapat koordinasi dengan Menko Perekonomian Darmin Nasution dan sejumlah menteri lain di Jakarta, Jumat (25/11).

Yang dimaksud Hatanto adalah, saat ini banyak lahan di Batam yang dikuasai mafia dan calo. Sehingga banyak investor yang mendapatkan lahan bukan langsung dari BP Batam, melainkan dari calo dan mafia tersebut.

Kebijakan kenaikan tarif UWTO ini sebenarnya dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak para calo dan mafia lahan tersebut. Sebab besaran tarif baru UWTO disesuaikan dengan nilai jual objek pajak (NJOP) lahan.

Hatanto berpendapat, sebenarnya kenaikan tarif UWTO yang diatur dalam PMK Nomor 148 Tahun 2016 dan dijabarkan dalam Perka BP Batam Nomor 19 Tahun 2016 masih sangat wajar. Meskipun kenaikannya ada yang mencapai 400 persen, menurutnya itu hanya berlaku di beberapa kelompok.

“Tidak semuanya saya naikkan,” katanya.

Dalam rapat selama dua jam itu, kata Hatanto, ada beberapa skenario menurunkan tarif UWTO. Namun dia enggan menjabarkan skenario apa saja yang kemungkinan akan diambil.

“Semua terserah Pak Menko (Darmin Nasution),” katanya.

Hatanto menambahkan, dalam rapat kemarin juga dibahas mengenai lahan tidur atau lahan terlantar di Batam. Dalam kasus ini, Hatanto juga berjanji akan tegas menyikapinya. Bagi pemilik lahan tidur akan dipanggil dan dimintai komitmennya membangun dan memanfaatkan lahan sesuai peruntukan alokasi. Jika tidak disanggupi, maka BP Batam akan menarik lahan tersebut.

Anggota Tim Teknis Dewan Kawasan (DK) Batam, Taba Iskandar, dalam rapat itu mengusulkan agar BP Batam tidak memungut UWTO khusus untuk kawasan permukiman. Pertimbangannya, pungutan tersebut memberatkan warga.

“Kami bersama Pemko Batam usul UWTO di permukiman nol rupiah,” kata Taba, kemarin.

Soal revisi tarif baru UWTO, Taba mengatakan akan diputuskan dalam rapat berikutnya yang akan digelar pada Selasa (29/11), pekan depan.

“Tim teknis DK akan melakukan pengkajian tarif dan mencari angkanya sesuai dengan usulan dari masyarakat dan dunia usaha di Batam,” kata Taba.

Taba memastikan nilainya tidak akan mencapai lebih dari 200 persen lagi.

“Kami telah menyepakati untuk menghitung tarif dengan betul agar Batam memiliki kepastian ke depannya,” ujarnya.

Selain merivisi tarif UWTO, tim juga akan mengevaluasi tarif layanan jasa kepelabuhanan, bandara, dan lainnya. Dalam rapat kemarin juga membahas mekanisme pencabutan lahan tidur.

Taba mengakui sudah berada di Jakarta lebih dari seminggu dan sudah berjumpa dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Dia menyampaikan, Menkeu menekenPMK Nomor 148 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum (BLU) BP Batam, salah satunya tarif UWTO, karena pertimbangan adanya potensi pendapatan negara. Namun Menkeu tidak membaca secara detil besaran tarifnya.

“Makanya disetujui,” ujarnya.

Namun setelah bertemu dengan DK dan pengusaha, Menkeu sudah menyerahkan revisi tarif baru ini kepada tim teknis DK untuk ditindaklanjuti. “Apakah akan keluar dalam bentuk PMK baru atau lainnya. Lihat saja nanti,” imbuh Taba.

Sementara Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, yang juga hadir dalam rapat itu meminta ketegasan pemerintah pusat menyikapi polemik tarif baru UTWO di Batam. Kata dia, revisi tarif baruUWTO harus segera diputuskan supaya iklim investasi Batam tak tersandera akibat persoalan ini.

“Yang penting bagaimana peninjauan kembali masalah UWTO ini selesai dengan cepat,” ujar Gubernur usai rapat, kemarin.

Menurut Nurdin, dalam rapat kemarin respon Menko Perekonomian Darmin Nasution. Sebab pada dasarnya pemerintah pusat menginginkan investasi di Batam tumbuh pesat. Sehingga semua sepakat menghilangkan hambatan-hambatan yang dikeluhkan para investor, salah satunya soal tarif baru UWTO ini.

“Kita ingin semuanya kondusif. Batam berdaya saing dan tidak mahal. Sehingga apabila ada kepastian hukum yang jelas, tidak membuat calon investor bertanya-tanya,” papar Nurdin.

Rapat kemarin juga dihadiri Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, dan staf ahli Mendagri, Nuryanto. Selebihnya dihadiri Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Kepala BP Batam, Gubernur Kepri, dan sejumlah anggota Dewan Kawasan (DK) Batam. (leo)

Respon Anda?

komentar