73 Pengurus BKAD, BP-UPK dan UPK Kecamatan se-Bintan Dilatih

251
Pesona Indonesia
Wakil Bupati Bintan, Dalmasri Syam, Kepala Bapedda Bintan, Mohammad Setioso dan Kepala BPMPKB Bintan, Kartini sedang membuka acara Pelatihan Penguatan Kelembagaan BKAD, BP-UPK dan UPK Kecamatan se Kabupaten Bintan di Gedung Contvention Hotel Hermes, Jalan Wisata Bahari, Batu 26, Kecamatan Toapaya, Senin (28/11). F. Humas Pemkab Bintan.
Wakil Bupati Bintan, Dalmasri Syam, Kepala Bapedda Bintan, Mohammad Setioso dan Kepala BPMPKB Bintan, Kartini sedang membuka acara Pelatihan Penguatan Kelembagaan BKAD, BP-UPK dan UPK Kecamatan se Kabupaten Bintan di Gedung Contvention Hotel Hermes, Jalan Wisata Bahari, Batu 26, Kecamatan Toapaya, Senin (28/11). F. Humas Pemkab Bintan.

batampos.co.id – 73 pengurus Kelembagaan Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) yaitu Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Badan Penasehat (BP) – Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan UPK Kecamatan se Kabupaten Bintan diberi pelatihan di Gedung Contvention Hotel Hermes, Jalan Wisata Bahari, Batu 26, Kecamatan Toapaya, Senin (28/11/2016).

Wakil Bupati Bintan, Dalmasri Syam membuka secara resmi pelatihan yang bertujuan menguatkan kembali Kelembagaan Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP)

Acara yang mengusung tema “Mari Kita Tingkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Berkualitas Menuju Kemandirian” itu digelar selama tiga hari dimulai dari 27-29 November 2016.

Turut hadir juga Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bapedda) Bintan, Mohammad Setioso, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Bintan, Kartini, dan Sekretaris BPMPKB Bintan, Ronny Kartika.

Wakil Bupati Bintan, Dalmasri Syam mengatakan PNPM-MP telah resmi ditutup oleh Pemerintah Pusat sejak 2014 lalu. Namun selama program kemasyarakatan bertaraf nasional itu aktif, sempat digelontorkan dana APBN sebesar Rp 21 miliar lebih ke lembaga-lembaga yang berada di bawah naungan PNPM-MP diĀ  Kabupaten Bintan. Jadi kelembagaan yang mengelolanya wajib memiliki SDM yang berkualitas agar bisa mandiri dalam memenej seluruh aset-aset negara tersebut.

“Lembaga eks PNPM ini merupakan salah satu mitra kerja Pemkab Bintan. Kita minta kepengurusan lembaga dapat mengikuti pelatihan dengan serius. Karena kegiatan ini sangat penting bagi pengembangan dan kemajuan manajemen keuangan,” ujarnya.

Dikatakannya, Alokasi dana PNPM-MP terus bergulir dari 2007-2014 ke BKAD, BP-UPK dan UPK Kecamatan se Kabupaten Bintan. Begulirnya dana itu diperuntukan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), Simpan Pinjam Perempuan (SPP), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), pembangunan fisik dan lainnya.

Walaupun PNPM-MP sudah ditiadakan lagi, Kata dia, aset aktif dan non aktif harus tEtap dan terus dikelola dengan baik. Begitu juga dengan kelembagaan yang mengelolanya tetap harus bertanggungjawab serta mampu menyelamatkan keuangan negara yang telah dialokasikan sebelumnya sampai ada petunjuk yang jelas dari Pemerintah Pusat.

“Jadi lembaga-lembaga ini harus melakukan tatakelola dan managemen yang baik agar terhindar dari praktik penyimpangan. Maka setelah dilatih dengan baik laporkanlah secara kontinue setiap perkembangan,” katanya.

Kepala BPMPKB Bintan, Kartini mengatakan dana yang telah dialokasikan sebesar Rp 21 miliar dari PNPM-MP ke BKAD, BP-UPK dan UPK Kecamatan di Kabupaten Bintan harus bisa dipertanggungjawabkan. Maka kelembagaan itu perlu mendapatkan pelatihan-pelatihan khusus agar tatakelola dan laporan keuangan bisa dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kegiatan ini merupakan suatu hal yang positif. Jadi manfaatkanlah sebaik-baiknya guna mendukung kinerja kelembagaan,” sebutnya.

Selain itu, Kata dia, pelatihan ini akan menjadi bekal utama bagi kelembagaan-kelembagaan dalam menguatkan serta memperluas peran sertanya di pedesaan. Karena kucuran alokasi dana itu, dapat dimanfaatkan serta dikelola dengan baik untuk mendukung pembangunan kemandirian masyarakat desa.

“Gunakanlah aset-aset itu dengan baik menuju desa yang mandiri. Tapi harus bisa pertanggungjawabkan semuanya,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Forum BKAD Bintan, Samsu Alang mengatakan kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari ini akan dimanfaatkan seluruh kelembagaan yang terkait. Mereka semuanya berasal pengurus-pengurus kecamatan se Kabupaten Bintan.

“Ada 73 peserta dari seluruh pengurus kecamatan yang ikut pelatihan ini. Kecuali Tambelan dikarenakan masalah transportasi,” akunya.

Dari 73 peserta yang mengikuti, Kata dia, secara rincinya dari BKAD sebanyak 22 orang, BP-UPK 32 orang, dan UPK Kecamatan 19 orang. Dengan total jumlah yang hadir dapat diyakininya tidak ada permasalahan dalam tatakelola dan memanajemenkan keuangan negara itu di setiap kecamatan.

“Semoga pelatihan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kami yakin dan akan berupaya keras untuk memajukan desa-desa menuju kemandirian,” ungkapnya. (ary)

Respon Anda?

komentar