Baru 13 Desa di Lingga Terima Dana Des Tahap II

319
Pesona Indonesia
ilustrasi dana pusat untuk daerah. Foto: istimewa
ilustrasi dana pusat untuk daerah. Foto: istimewa

batampos.co.id – Waktu yang hanya tinggal sebulan menjadi kendala desa melaksanakan kegiatan pembangunan. Pasalnya dana desa (DD) dan anggaran dana desa (ADD) di kabupaten Lingga tahap II baru bisa dicairkan dipenghujung bulan November.

Informasi yang dihimpun Batam Pos, dari 75 desa sekabupaten Lingga baru 13 desa yang menerima pencairan dana DD dan ADD tahap II. Dimana DD yang bersumber dari APBN senilai 40 persen dan ADD sebanyak 50 persen ditambah 10 persen retribusi daerah.

Kepala desa Kelumu, Mahadan yang dikonfirmasi Batam Pos mengatakan pihaknya baru dapat melakukan pencairan. Untuk kegiatan desa Tahap I disampaikan Mahadan desa Kelumu mampu menyerap dana pembangunan 80 persen.

Pencairan DD dan ADD tahap II, pada bulan Juli lalu pihaknya sudah memasukkan surat pertanggung jawaban ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD).

“Kalau untuk pemberdayaan pelatihan bisa dijalankan. Yang jadi pemikirin, fisik ini butuh waktu ditahap II ini. Kami akan koordinasikan dengan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) bagaimana apakah sempat dijalankan tahun ini,” ungkap Mahadan, Senin (28/11).

Kendala waktu diakui Mahadan menjadi problem desa menyerap DD dan ADD tahap II. Meski total anggaran DD dan ADD cukup besar mencapai Rp 1,4 Miliar yang masuk ke desa Kelumu, namun diprediksikan desa Kelumu akan memasukkan anggaran Rp 30 juta kedalam Silpa.

“Sejumlah kegiatan fisik yang sudah berjalan hanya tinggal pembayaran kepada pihak ke tiga saja. Namun ada silpa, mengingat waktu dan musim punghujan yang jadi kendala pekerjaan fisik,” jelasnya.

Sementara itu ditempat lain, Kepala BPMPD kabupaten Lingga, Said Rudi Palo yang dikonfirmasi Batam Pos mengatakan dari 75 desa sekabupaten Lingga baru 52 desa yang telah memenuhi persyaratan untuk menerima pencairan tahap II. Sementara sisa 23 desa lainnya dijelaskan Rudi masih ada yang belum memenuhi syarat dan ada juga yang belum mengusulkan untuk diprivikasi.

“Kalau soal pencairan di DP2KA. Sampai hari ini baru 52 desa yang memenuhi syarat. Ada desa yang sudah mengusulkan dan masih diprivikasi namun belum memenuhi syarat, ada juga yang belum mengusulkan sama sekali,” kata Rudi.

Terkait jumlah desa yang belum mengusulkan pencairan DD dan ADD tahap II, Rudi mengatakan tidak mengingat pasti jumlah dan desa mana saja.

Informasi yang diperole Batam Pos, keterlambatan pencairan DD dan ADD Tahap II akibat proses pengesahan APBD P baik tingkat daerah maupun Provinsi yang bertele-tele. Salain itu, perubahan anggaran dan pengurangan dana alokasi umum oleh pemerintah pusat membuat kebijakan daerah harus dirubah sesuai peraturan bupati dan juga harus direvisi kembali ditingkat desa. (mhb)

Respon Anda?

komentar