Kantor BPKP Kepri Diresmikan, Pengelolaan Keuangan Daerah Diharapkan Lebih Baik

421
Pesona Indonesia

batampos.co.id – Gubernur H Nurdin Basirun berharap dengan diresmikannya Kantor BPKP, pemerintah daerah semakin intens mendapat bimbingan masalah administrasi. Bimbingan itu agar pemerintah daerah bisa secara benar mengelola keuangan daerah dengan baik.

“Karena kalau kami bisa mengelola tata  kelola keuangan secara cermat, akan ada manfaat yang bisa dirasakan  oleh masyarakat,” kata Gubernur Nurdin saat peresmian Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepri, di Sekupang, Batam, Senin (28/11/2016).

Peresmian dilakukan Gubernur Nurdin Basirun dan Kepala BPKP  Adnan Adiperdana dengan pengguntingan pita dan penandatangan prasasti.

Gubernur Kepri Nurdin Basirun (tengah) saat meresmikan kantor BPKP Provinsi Kepri di Sekupang, Senin (28/11/2016). Foto: istimewa
Gubernur Kepri Nurdin Basirun (tengah) menandatangani MoU dengan Kepala BPKP Kepri Ardan Adiperdana tentang Pengembangan Manajemen Pemda usai peresmian kantor BPKP Provinsi Kepri di Sekupang, Senin (28/11/2016). Foto: istimewa

Menurut Nurdin, selama ini pihaknya hanya mendapatkan opini predikat pengelolaan keuangan seperti Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tapi dari predikat tersebut, seharusnya manfaat yang lebih besar dirasakan masyarakat.

“Ini yang tidak saya inginkan dalam mengelola keuangan daerah. Karena sekarang bukan eranya seperti itu lagi.  Kita ingin  bagaimana keuangan daerah bisa dikelola secara baik dan tranparan,  guna dimaksimalkan untuk mempercepat laju pembangunan,” kata Nurdin.

Sementara itu Kepala BPKP Kepri Ardan Adiperdana menjelaskan kalau BPKP saat ini mendapat tugas langsung dari Presiden untuk mengawasi tansparasnsi laporan keuangan daerah lebih transparan dan akuntabilitas. Ini berbeda dengan era sebelumnya, dimana BPKP dulu hanya di bawah Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.

Berarti, kata Ardan, ini menunjukkan, kalau Presiden menginginkan adanya badan atau lembaga negara yang kredibel dalam mengawasi pengelolaan keuangan  di daerah. Adnan juga menjelaskan,  kalau tugas utamanya memang untuk menyelenggarakan pengawasan internal terhadap akuntanbilitas keuangan negara yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN di wilayah Provinsi Kepri.

Menurut Ardan ke depannya penyelenggaraann sistem pengendalian intern pemerintah dan juga mengembangkan kapasitas pengawasan interen pemerintah yang profesional dan kompeten.

Usai melakukan peresmian, selanjutnya dilakukan penandatanganan nota kesepahamam antara BPKP dengan Pemerintah Provinsi Kepri dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Kepri tentang masalah pengembangan manajemen pemerintah daerah.

Penandatanganan masing-masing dilakukan oleh gubernur dan para bupati dan walikota se-Kepri. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan SML tentang sistem aplikasi  pembangunan desa kepada para bupati dan walikota yang diserahkan langsung Kepala BPKP dengan didampingi Gubernur Kepri Nurdin Basirun.

Gedung BPKP Provinsi Kepri merupakan gedung yang dibangun dengan sumber dana  APBN dengan total biaya pembangunan mencapai Rp 37,7 miliar.

Dengan pembangunan sebesar itu, gedung BPKP dilengkapi juga dengan kelas belajar, yang nantinya masih terkait dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi).

“Salah satu adalah pembelajaran dan pendampingan masalah laporan keuangan,” jelas Panijo yang juga Ketua Panitia Peresmian Gedung BPKP Provinsi Kepri. (bp)

Respon Anda?

komentar