Lima Fraksi Gulirkan Hak Interpelasi Terhadap Kebijakan Gubernur Kepri

228
Pesona Indonesia
Pengusung hak interpelasi  mendiskusikan tata tertib interpelasi yang akan diajukan kepada Gubernur Kepri,  di ruang paripurna DPRD Kepri, Senin (28/11/2016). Foto Humas DPRD Kepri untuk Batam Pos
Pengusung hak interpelasi mendiskusikan tata tertib interpelasi yang akan diajukan kepada Gubernur Kepri, di ruang paripurna DPRD Kepri, Senin (28/11/2016). Foto Humas DPRD Kepri untuk Batam Pos

batampos.co.id – Sudah bulat tekad lima dari enam fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau menggulirkan hak interpelasi pada Gubernur Kepri, melalui sidang paripurna, Senin (28/11/2016), terkait kebijakan penetapan pejabat di Pemprov Kepri.

Kelima fraksi yang sepakat itu adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi PKB-PAN, Fraksi PPP-PKS, dan Fraksi Hanura-NasDem. Sehingga total anggota legislatif yang menyepakati penggunaan hak interpelasi ini berjumlah 23 orang.

Sementara satu yang menolak adalah Fraksi Demokrat-Gerindra, yang merupakan partai politik pengusung kepala daerah.

“Kami menduga, kebijakan gubernur yang dilakukan tidak berpedoman dan mengabaikan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku,” kata Taba Iskandar dari Fraksi Golkar selaku juru bicara inisiator hak interpelasi dalam sidang paripurna, Senin (28/11/2016).

Keputusan menggulirkan hak interpelasi perlu dilakukan lantaran inisiator menilai, setidaknya Gubernur Kepri dianggap tidak mengikuti sembilan aturan perundang-undangan. Di antaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Dalam Jabatan Struktural, PP Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Tidak habis di situ. Yang ikut dianggap diabaikan gubernur adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural yang lowong secara terbuka di lingkungan instansi pemerintah serta Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor B/311/M.PANRB/09/2016 tanggal 20 September 2016 perihal Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Akibatnya, kebijakan gubernur ini dianggap bertendensi buruk terhadap pengembangan pola karir PNS, sekaligus kebijakan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih.

Tak hanya itu, dalam penempatan personel esselon, sambung Taba, gubernur juga semena-mena dan tidak sesuai dengan kemampuannya. Terbukti beberapa pejabat ditempatkan tidak sesuai dengan asesment yang sudah dijalankan. Atas dasar itulah, maka DPRD Kepri sepakat untuk mengajukan hak interpelasi.

Hak tersebut, lanjut Taba, merupakan wujud dari tanggung jawab dan pengawasan kepada Pemprov Kepri guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan. “Agar tidak menimbulkan dampak luas maka hak interpelasi mempertanyakan secara langsung kepada Gubernur sebagai perbaikan ke depannya,” kata Taba.

Sebelumnya, Safaruddin Aluan dari fraksi PPP-PKS menarik dukungannya terhadap hak interpelasi itu. Ia menilai, sebagai partai pengusung, tidak etis bertentangan terhadap pemerintah.

“Pelantikan kemarin memang sempat menimbulkan kericuhan. Namun demikian, Gubernur telah memperbaikinya. Maka dari itu, saya mempertanyakan mengapa kita tetap mengajukan hak interpelasi,” tanya Aluan.

Mendapat pertanyaan tersebut, Taba Iskandar mengatakan bahwa justru dengan interpelasi ini Gubernur dapat memperbaiki tata kerja pemerintahannya. “Ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa ada aturan dalam menjalankan pemerintahan ini,” kata Taba.

Dengan bergulirnya hak interpelasi ini, DPRD berencana memanggil Gubernur dan jajarannya tujuh hari ke depan atau pada Senin (5/12) mendatang. Dalam paripurna ini, Gubernur dan jajarannya diharuskan menjawab pertanyaan tertulis yang telah disampaikan oleh para anggota DPRD. (aya)

Respon Anda?

komentar