Tarif UWTO Diturunkan dari Tarif Baru, Pengusaha Belum Puas

573
Pesona Indonesia
Ketua Dewan Pakar Kadin Batam Ampuan Situmeang didampingi  Ketua Kadin Batam Jadi Raja Gukguk memberikan keterangan tentang permasalahan status BP Batam, Selasa (8/3/2016). Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
Ketua Dewan Pakar Kadin Batam Ampuan Situmeang didampingi Ketua Kadin Batam Jadi Raja Gukguk (tengah) memberikan keterangan tentang permasalahan status BP Batam, Selasa (8/3/2016). Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Keputusan Dewan Kawasan (DK) Batam menurunkan tarif UWTO ternyata tak lantas membuat para pengusaha di Batam puas. Mereka menginginkan semua tarif layanan umum BP Batam turun dari ketentuan yang diatur dalam PMK 148/2016 yang kemudian dijabarkan dalam Perka BP Batam.

“Kami memperjuangkan semua tarif per sektoral, bukan hanya tarif UWTO. Karena Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 148 Tahun 2016 adalah maladministrasi,” jelas Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, Jadi Rajagukguk, Senin (28/11/2016) di Hotel Harris Batamcentre.

Jadi mengakui bahwa Kadin Batam sudah menyampaikan draft usulan kepada DK Batam terkait tarif layanan BP Batam sebagai bentuk aspirasi pengusaha.

Selain itu, pangkal permasalahan dari polemik PMK ini bersumber dari masalah kewenangan antara BP Batam dan Pemko Batam. “Yang menjadi hal utama yang harus diselesaikan adalah mengenai dualisme kewenangan,” imbuhnya.

Ia juga menyayangkan penundaan layanan perizinan lahan setelah terbitnya surat penundaan dari ketua tim teknis DK sekaligus sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Sesmenko), Lukita Dinarsyah.

“Kami sudah berkoodinasi dengan Pak Lukita supaya keluarkan surat yang sama, namun isinya hanya menunda tarif baru baik itu lahan, pelabuhan, dan lain lain, bukan menghentikan pelayanan lagi,” ujarnya.

Jadi menyarankan jika ingin menaikkan tarif, maka BP Batam harus memperbaiki pelayanan terlebih dahulu. “Pelayanan dulu baru naikkan tarif,” imbuhnya.

Sedangkan Ketua Indonesia National Shipowners Association (INSA) Batam, Zulkifli Ali menjelaskan bahwa hal terpenting yang harus dilakukan oleh jajaran pimpinan BP Batam adalah berdialog.

“Sebenarnya kami ingin BP Batam berdialog dengan seluruh stakeholder. Aturan baru harus dikomunikasikan, ini main hantam saja,” jelasnya.

Ia mengakui ketika sistem host to host diberlakukan, kalangan pengusaha pelayaran mengalami kesulitan. Di antaranya karena mereka harus menyetorkan deposit sebesar 125 persen dari total biaya bongkar muat barang di pelabuhan.

“Begitu juga waktu tarif masuk penumpang naik Rp 10 ribu dari Rp 5 ribu. Kenaikannya mendadak,” keluhnya. (leo)

Respon Anda?

komentar