Kasus Universitas Karimun Tak Berizin, PH Minta Rektor dan Ketua Yayasan Dibebaskan

412
Pesona Indonesia
Rektor dan Ketua Yayasan Universitas Karimun yang berkasus karena beroperasi tanpa izin Dikti kembali menjalani persidangan di PN Karimun, Rabu (30/11/2016). Foto:
Rektor dan Ketua Yayasan Universitas Karimun yang berkasus karena beroperasi tanpa izin Dikti kembali menjalani persidangan di PN Karimun, Rabu (30/11/2016). Foto: Tri/batampos

batampos.co.id – Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun, kembali melanjutkan persidangan lima program studi Universitas Karimun (UK), Rabu (30/11/2016) kemarin.

Sidang ke-21 itu, mengagendakan pembacaan Pledio oleh Penasehat Hukum kedua terdakwa yaitu mantan Sekda Karimun M Taufiq sebagai Ketua Yayasan Tujuh Juli, dan pejabat aktif Kepala Dinas Pendidikan Karimun MS Sudarmadi dalam kapasitasnya sebagai Rektor UK periode 2008-2011.

Kedua terdakwa sebelumnya dituntut oleh JPU selama satu tahun dengan masa percobaan dua tahun.

Sidang kembali dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim yang juga Ketua PN Tanjungbalai Karimun Fathul Mujib, dan dua anggota hakim Antoni Trivolta dan Agus Soetrisno.

“Saudara Penasehat Hukum, silakan pembacaan pledio atau pembelaan terhadap kedua terdakwa. Diawali dari terdakwa pertama yaitu Ketua YayasanTujuh Juli, kemudian terdakwa kedua Rektor UK MS SUdarmadi,” kata Ketua Majelis Hakim Fathul Mujib.

Penasehat hukum dari terdakwa pertama M Taufiq yang dibacakan oleh DP Ayu Rosita didampingi Ridwan mengatakan, pihaknya memohon kepada majelis Hakim agar kliennya dinyatakan tidak bersalah, dan dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

“Sesuai fakta di persidangan yang menghadirkan saksi-saksi, bahwa klien kami sudah berusaha memenuhi persyaratan yang diminta oleh Departeman Pendidikan Tinggi (Dikti) agar kelima prodi yang disengketakan bisa keluar izinnya. Dan semuanya, sesuai prosedur yang telah diarahkan oleh pihak Dikti,” ungkap wanita berjilbab ini.

Sementara penasehat hukum dari terdakwa kedua MS Sudarmadi Rocky memaparkan, kronologis dan kondisi obyektif di UK yang berdiri dengan dilatarbelakangi akan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan memiliki daya saing.

Didukung dengan letak geografis kabupaten Karimun sebagai daerah terdepan yang berbatasan langsung dengan negara serumpun.

“Jadi pak hakim, dengan kondisi saat itu maka sangat penting berdirinya UK di Kabupaten Karimun. Walaupun, kelima prodi belum keluar izinnya. Tapi sudah ada solusinya, itupun ada petunjuk dari Dikti yang beberapa tahun kemudian keluar surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional no 61/E/O/2011 tertanggal 25 Maret 2011 untuk 5 prodi izin penyelenggaraan,” jelas Rocky yang tergabung dalam advokat dan konsultan Wiryanto.

Dan berdasarkan keterangan saksi mahasiswa Sinta Olivia binti Zakaria, Nur Aza Olivia binti Hanapi, Salmah, Hatijah, saat itu mereka tidak dapat diwisuda dikarenakan belum menyelesaikan penyusunan skripsi.

Artinya, keterangan saksi tersebut sudah didengarkan dari pihak Rektorat, Yayasan maupun mahasiswa yang sudah lulus maupun belum. Dan diberikan solusi tanpa dipungut bayaran untuk mengikuti perkuliahan hingga wisuda pada tahun 2013, 2014 dan 2015.

“Dan kami, menyatakan kliennya tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama menyelenggarakan satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin pemerintah. Mohon Ketua dan anggota majelis hakim agar di jatuhkan putusan yang seringan-ringannya,” ucapnya.

Sedangkan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Juan Manulang mengatakan, pihaknya akan mengajukan Replik atau bantahan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum kedua terdakwa secara tertulis pada Senin (5/12/2016) mendatang. (tri)

Respon Anda?

komentar