Kemensos Kucurkan Dana Rp 900 Juta untuk Masyarakat Pesisir Bintan

181
Pesona Indonesia
Ilustrasi. Foto: istimewah
Ilustrasi. Foto: istimewah

batampos.co.id – Direktorat Jendral (Dirjen) Penanganan Fakir Miskin Pesisir (PFMP), Pulau-Pulau Kecil (PPK) dan Perbatasan Antar Negara (PAN), Kementerian Sosial (Kemensos) mengucurkan dana sebesar Rp 900 juta melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016 untuk 450 warga miskin di Kabupaten Bintan.

Dana yang dikucurkan itu diperuntukan sebagai modal mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) khusus warga yang berdomisili di wilayah pesisir.

“Tahun ini Kemensos hanya mengalokasikan dana untuk UEP bagi warga miskin di dua wilayah Pesisir. Diantaranya di Kecamatan Bintan Pesisir (Binsir) dan Mantang,” ujar Ketua Koordinator Pendamping Sosial, Kemensos, Ondi Doby Susanto, ketika ditemui di Kijang, Kecamatan Bintan Timur (Bintim), Selasa (29/11/2016).

Dua kecamatan yang mendapatkan kucuran dana dari Kemensos, Kata dia, dibagikan dengan besaran nominal yang berbeda-beda. Khusus untuk Kecamatan Binsir diberikan dana Rp 500 juta. Besaran alokasi tersebut diperuntukkan kepada 250 Kepala Keluarga (KK) miskin yang masing-masingnya mendapatkan Rp 2 juta per KK.

Sedangkan di Kecamatan Mantang kucuran dananya diberikan sebesar Rp 400 juta untuk 200 KK. Masing-masingnya juga mendapatkan besaran yang sama yaitu Rp 2 juta per KK.

Melalui dana yang diberikan, lanjutnya, bisa dijadikan sebagai modal bagi warga miskin di wilayah pesisir untuk mengembangkan atau mengelola usaha ekonomi. Dari usaha menjual kebutuhan pokok atau sembako, berbagai jenis makanan siap saji, pengelolaan makanan ringan berbahan ikan serta mengoptimalkan atau memenuhi kebutuhan alat-alat tangkap ikan.

“Dana itu langsung masuk ke rekening masing-masing penerima. Mereka bisa mengambilnya di Bank BNI Cabang Kijang. Sebab hanya perbankan itulah yang bekerjasama dengan Kemensos untuk UEP ini,” katanya.

Diakuinya, banyak kendala dan rintangan yang dihadapi petugas pendamping sosial dalam mensukseakan program pengentasan kemiskinan melalui pengembangan UEP itu.

Diantaranya sulitnya menemui calon penerima dikarenakan sebagian besar profesi mereka sebagai nelayan. Sehingga untuk menemui mereka harus menunggu pulang dari melaut dengan menelan waktu 1-2 minggu.

Akibat permasalahan itu, sambungnya, dapat mempengaruhi prosesi verifikasi data yang belum lengkap. Kemudian juga disebabkan kondisi geografisnya yang sulit dilalui yaitu cuaca perairan yang buruk dengan gelombang dan ombak kuat serta curah hujan yang tinggi.

“Jarak antar pulau-pulau di kecamatan sangat jauh apalagi ketersediaan akses transportasinya minim. Inilah yang menjadi kendala terbesar bagi kami. Tapi kami tetap konsisten dan harus melanjutkan perjuangan itu agar bantuan langsung bagi masyarakat miskin cepat tersalurkan serta tepat sasaran dan tepat guna,” ungkapnya. (ary)

Respon Anda?

komentar