Tak Kuorum, Ranperda TSP Batal Disahkan

274
Pesona Indonesia
ilustrasi
ilustrasi

batampos.co.id – Agenda Paripurna DPRD untuk mengesahkan Ranperda Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP), Rabu (30/11/2016), terpaksa ditunda. Pasalnya, anggota dewan yang hadir hanya 16 dari 30 anggota.

Artinya, sidang yang dipimpin Azmi, dan dihadiri Wakil Bupati Anwar Hasyim, dinyatakan tidak kourum hingga dua kali sidang diskor.

“Izin pimpinan, dikarenakan anggota yang hadir berjumlah 16 orang, maka paripurna ini tidak memenuhi kourum. Untuk itu saya minta ditunda pengesahan TSP,” instrupsi Adi Hermawan dari Fraksi Hanura.

Adi memaparkan, sesuai Tata Tertib (Tatib) DPRD Karimun no 01 tahun 2014, dan UU MD-3, maka sidang paripurna yang tidak kourum harus ditunda. Saat ini, jumlah anggota DPRD Karimun sebanyak 30 orang. Namun yang hadir 16 orang atau tidak sampai 2/3 sebagaimana diamanatkan UU.

Instrupsi Adi, langsung disambut oleh Pimpinan Sidang Azmi yang juga Wakil Ketua DPRD Karimun dengan melakukan skor pertama selama 15 menit. Kemudian, Azmi mengintruksikan kepada seluruh ketua fraksi agar segera menghubungi anggotanya untuk hadir dalam sidang paripurna.

Setelah 15 menit berlalu, Pimpinan Sidang kembali membuka sidang. Lantaran tidak ada penambahan anggota dewan yang hadir, lagi-lagi Azmi menskor sidang kedua selama 10 menit. Setelah skor dicabut, jumlah anggota DPRD Karimun masih tetap berjumlah 16 orang.

“Dikarenakan tidak memenuhi kourum, maka saya putuskan sidang paripurna pengesahan Ranperda TSP ditunda. Dan kembali dijadwalkan pada hari Jumat mendatang,” kata Azmi sambil mengetuk palu ditanda sidang paripurna ditutup.

Namun sebelumnya, Ketua Pansus TSP, Sulfanow Putra meminta izin kepada pimpinan sidang agar pengesahan ranperda TSP tetap dilanjutkan. Mengingat, dalam Pansus TSP sudah ada keterwakilkan dari seluruh anggota fraksi di DPRD.

Oleh karenanya, tidak ada alasan untuk tidak dilanjutkan. Apalagi, Pansus sudah merumuskan ranperda untuk dibacakan di paripurna sebelum disahkan menjadi perda.

Penggesaan dibuat Peraturan Pemerintah tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) tersebut adalah untuk menjadikan payung hukum dalam penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat.

Sehingga, komitmen perusahaan untuk berperanserta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya.

“Intinya, perusahaan yang akan memberikan dana CRSnya ada payung hukum yang legal. Dan melindungi perusahaan terjadi pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak tidak berwenang,” ungkap Ketua Pansus TSP Sulfanow Putra. (tri)

Respon Anda?

komentar