Jokowi Minta UWTO Dibereskan

539
Pesona Indonesia
Presiden Joko Widodo / Foto: Dokumen JPNN
Presiden Joko Widodo / Foto: Dokumen JPNN

batampos.co.id – Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait polemik kenaikan tarif sewa lahan di Batam atau dikenal dengan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO). Presiden minta persoalan ini segera diselesaikan secepatnya sehingga kondisi ekonomi dan dunia usaha di Batam kembali kondusif.

“Pengusaha Batam telah sampaikan semua persoalan kebijakan dan kondisi ekonomi di Batam. Kami berharap persoalan di Batam dapat selesai secepatnya,” kata Jokowi di sela pembukaan Rapimnas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Jakarta, Kamis (1/12/2016).

Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta langsung kepada Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, yang hadir dalam acara tersebut, mencari solusi segera. Bahkan Presiden minta Darmin bekerja ekstra untuk menyelesaikan persoalan yang menghambat perekonomian di Batam.

Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk, mengatakan dalam acara itu Presiden memberikan waktu khusus kepada para pengusaha Batam untuk menyampaikan keluh kesahnya.

“Pak Presiden didampingi Menko Perekonomian, Darmin Nasution, ingin mendengarkan keluhan para pengusaha Batam,” ujar Jadi, Kamis (1/12/2016).

Kesempatan itu dimanfaatkan oleh perwakilan pengusaha dari Batam. Ada beberapa persoalan di Batam yang saat ini dinilai memberatkan dunia usaha.

Pertama, soal kenaikan tarif sewa lahan atau UWTO serta tarif layanan lainnya. Kenaikan tarif ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 148 Tahun 2016 yang kemudian dijelaskan dalam beberapa Peraturan Kepala BP Batam.

Kenaikan tarif layanan tersebut dinilai mengganggu kondusivitas dunia usaha di Batam dan menurunkan daya saing Batam sebagai daerah tujuan investasi. Untuk itu, pengusaha Batam meminta supaya PMK tersebut direvisi.

Di depan Presiden, pengusaha Batam juga menyampaikan keluhan seputar tujuh unsur pimpinan Badan Pengusahaan (BP) Batam yang dinilai tidak kooperatif dan kurang komunikatif. Karenanya, pengusaha meminta Presiden mengevaluasi tujuh unsur pimpinan BP Batam itu.

“Dan kami meminta pusat segera menyelesaikan masalah dualisme di Batam,” terangnya.

Jadi berharap, respon Presiden atas keluhan para pengusaha itu segera ditindaklanjuti oleh para menterinya. Khususnya oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution. (leo/she/bp)

Respon Anda?

komentar