Sebut SBY Dalang Demo 411, Boni Hargens Dipolisikan

267
Pesona Indonesia
68078_87253_boni-hargens
Boni Hargens

batampos.co.id – Pengamat Politik  Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh sejumlah kader partai Demokrat, lantaran menuding Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai aktor di balik aksi damai 4 November.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan Boni menyebut SBY mendanai aksi unjuk rasa 4 November yang berujung ricuh dengan aparat kepolisian. Dia menilai tuduhan Boni tidak mendasar.

“Pelanggaran UUD ITE, jadi dua hal itu kita laporkan antara lain fitnah yang dilakukan dia dengan menuduh ketua umum kami (SBY) dalang dari aksi damai 4 november yang mana saudara Boni Hargens mengatakan bahwa itu hasil dari uang korupsi 10 tahun. Itu tentu fitnah yang sangat keji dan tidak bertanggung jawab,” kata Didi di Polda Metro Jaya, Kamis (1/12).

Menurutnya, Boni telah menyebar berita bohong yang menyebut dana yang dicukurkan untuk peserta aksi 4 November berasal dari uang korupsi saat SBY menjabat sebagai Presiden selama 2 periode. Perkataan tersebut, kata Didi disampaikan Boni di acara diskusi dan di media sosial Twitter.

“Dia mengatakan itu di berbagai forum,   diantaranya dalam  diskusi pada tanggal 11 November ya di Cikini, juga di sosial media, dikatakan demikian ya. di sosial media dia mengatakan, aksi damai 4 November itu aksi kotor yang didanai uang korupsi selama 10 tahun gitu ya,” kata Didi.

Tuduhan itu, kata dia,  juga membuat SBY geram. Maka, lanjut Didi seluruh kader partai Demokrat melakukan upaya hukum untuk melaporkan Boni.

“Soal ini tentu adalah hak para kader karena ketua umum kami itu adalah  sebagai simbol partai, sebagai kehormatan partai. Kami tidak bisa mendiamkan siapapun, pihak-pihak yang melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab secara hukum,” kata dia.

Dalam laporannya ke kepolisian, pihaknya juga menyertakan sejumlah barang bukti berupa rekaman Boni saat menjadi narasumber sebuah acara diskusi dan fotokopi pemberitaan media media online.

“Buktii-buktiya ada semua ya, antara lain rekaman saat dia bicara di Cikini, juga di sosial media dan media online yang lain,” katanya.

Laporan tersebut telah tertuang dengan nomor LP/5928/XIII/2016/PMJ/Dit  Reskrimsus tertanggal 1 Desember 2016. Boni terancam dikenakan Pasal 311 KUHP dan atau Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (elf/JPG)

Respon Anda?

komentar