batampos.co.id – Ketua panitia khusus (pansus) rancangan peraturan daerah (ranperda) perubahan retribusi parkir, Muhammad Yunus mempertanyakan jumlah dan verifikasi juru parkir (jukir) yang dilaporkan pemko Batam. Pasalnya, dalam draf usulan ranperda, hanya ada 477 orang jukir di 213 titik parkir yang tersebar di delapan kecamatan.
Kedelapan kecamatan ini ialah Lubukbaja 93 titik dengan jumlah 177 jukir, Batuampar 28 titik 72 orang jukir, Batamkota 55 titik 147 jukir, Bengkong enam titik 24 jukir, Batuaji 2 titik 10 orang jukir, Seibeduk 2 titik tujuh orang jukir, Sagulung tiga titik enam orang jukir serta Sekupang 14 titik dengan 34 orang jukir.
“Hanya ada delapan kecamatan saja. Dan jumlahnya 477 jukir,” kata Yunus, kemarin.
Selain jumlah jukir, politisi Golkar tersebut juga mempertanyakan kenapa Kecamatan Nongsa tidak dimasukan ke dalam wilayah retribusi pemko Batam. Padahal, menurutnya, titik potensial diwilayah tersebut sangat besar.
“Ruko-ruko wilayah Nongsa juga sudah banyak yang buka. Dan ini jelas retribusi parkir tepi jalan yang sangat potensi,” tutur anggota Komisi III tersebut.
Yang menjadi pertanyaan lainnya, meskipun tidak masuk wilayah retribusi, tapi kenyataan di lapangan masih ada jukir bodong yang masih mengutil di bernagai lokasi di Nongsa.
“Contohnya, parkiran di luar pelabuhan Punggur ada dan masih berjalan. Tapi kemana uangnya. Apakah Pemko Batam tidak tahu hal tersebut,” tanya Yunus.
Anggota pansus parkir lainnya, Jefri Simanjuntak mennyayangkan, banyaknya potensi titik parkir di Nongsa yang tidak menjadi bagian pendapatan retribusi di Batam. Menurutnya ini kelalaian dan ketidakmampuan unit pelayanan teknis (UPT) parkir melaksanakan tugas.
“Kita malu, satu kecamatan tidak masuk retribusi parkir,” ujarnya.
“Pertanyaannya, apakah itu uang masuk melalui pribadi setoran atau memperkaya orang lain,” sambungnya.
Ia berharap walikota dapat mengetahui permasalahan ini. Ada parkir di sejumlah titik wilayah Nongsa tapi tidak ada pendapatannya. Baik itu pajak parkir maupun retribusi parkir.
“Kemana tugas mereka. Apakah mau mengenjot PAD, saya yakin pak walikota tak mengetahui ini, ada satu kecamatan tak ada pendapatan parkirnya,” tegasnya. (rng)