Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerja Sama Badan Keamanan Laut (Bakamla) Eko Susilo Hadi (tengah), usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/12). Eko yang juga menjabat sebagai Plt Sestama Bakamla itu terjaring operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus dugaan suap pada proyek pengadaan barang di Bakamla.
foto : UKON FURKON SUKANDA/INDOPOS

batampos.co.id – Tertangkapnya Eko Susilo Hadi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (14/12) lalu menambah panjang daftar jaksa yang terlibat kasus korupsi. Namun penangkapan Eko ini berimbas luas, karena ia merupakan jaksa yang ditugaskan di Badan Keamanan Laut (Bakamla). Kasus ini dinilai mencoreng nama baik institusi yang dipimpin Laksamana Madya TNI Arie Soedewo itu.

Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas), Widyo Pramono, mengakui masih banyak pekerjaan rumah (PR) dalam memperbaiki Kejagung. Masih banyak terjadi korupsi yang dilakukan oknum Kejagung. Baik yang bertugas di lingkungan Kejagung maupun jaksa yang ditugaskan di lembaga lain. ”Di dalam ada, di luar juga ada,” kata Widyo, Kamis (15/12).

Apakah korupsi yang terjadi ini sistemik? Widyo mengatakan pimpinan selalu mengarahkan ke perilaku yang baik. Namun, bila ternyata oknum masih ada yang berperilaku jelek tentu harus bertanggungjawab. Jaksa itu jumlahnya mencapai 10 ribu orang, tentu sulit dihindari ada yang melanggar aturan.

”Saya sudah berulang kali berikan wejangan, jangan bermain api. Ternyata, masih saja bermain api,” keluhnya.

Kejadian OTT pada oknum jaksa ini tentu akan menjadi pelajaran bagi semua jaksa. Hukuman tegas akan dilakukan, namun tetap harus berkoordinasi dengan lembaga yang menangkap, KPK.

”Saya sudah minta Asisten Jamwas untuk koordinasi dengan komisi antirasuah (KPK, red),” paparnya kemarin.

Dia menjanjikan, sanksi yang diberikan akan menjadi syok terapi bagi semua jaksa se-Indonesia. Sehingga, jangan pernah main-main lagi. ”Saya sudah berulang kali mengingatkan jangan main-main,” tuturnya.

Apa penyebab korupsi yang dilakukan jaksa? Widyo mengaku perlu untuk menelusurinya lebih dalam. Namun, biasanya karena ingin cepat kaya, melihat yang lain enak. Oknum juga ingin secepatnya merasakan itu.

”Tapi, seharusnya tidak boleh melanggar aturan apapun,” paparnya.

Dia mengakui, mengenal oknum jaksa yang menjadi tersangka kasus korupsi tersebut. Namun, tidak terlalu dalam mengenal pribadinya.

”Ya, kenal, tapi gak kenal-kenal amat,” papar mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus tersebut.

Sementara itu, keberhasilan KPK yang melakukan OTT terhadap Eko Susilo Hadi, pejabat Bakamla yang merupakan lembaga di bawah Kemenkopolhukam tersebut, mendapat apresiasi oleh Menko Polhukam Wiranto. Dia mengatakan bahwa penangkapan tersebut telah menambah panjang daftar kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (apgakum), dan kemudian terungkap oleh KPK.

Menurutnya, meski miris namun hal tersebut dapat menjadi indikasi yang positif bagi pemerintah yang tengah melakukan bersih-bersih di lembaga penegak hukum, salah satunya di Bakamla.

“Karena itu saya justru bersyukur bahwa di tubuh Bakamla atau Kepolisian, ternyata melakukan OTT di sana itu bukan sesuatu yang mustahil,” kata Wiranto di Kemenkopolhukam, Jakpus, kemarin.

Wiranto juga mengatakan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh KPK tersebut sejalan dengan semangat Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dalam memberantas praktek pungli di lingkungan pemerintah, termasuk terhadap aparat penegak hukum. “Kita tidak pandang bulu. Saya juga ingin katakan bahwa yang pertama itu aparat yang harus dibersihkan dulu,” ujarnya.

Menurutnya, tidak mungkin melakukan bersih-bersih di berbagai instansi jika aparat penegak hukumnya masih dirong-rong oleh oknum yang melakukan pungli atau korupsi.

“Tidak mungkin kita melakukan bersih-bersih dengan sapu yang kotor,” imbuhnya. (idr/dod/lum/jpgrup)

Respon Anda?

komentar