batampos.co.id – Puluhan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mendatangi Kantor Wali Kota Batam, Rabu (21/12). Mereka mempertanyakan kejelasan gaji selama dua tahun dan status mereka yang tak kunjung diakui oleh Pemko Batam.
Pantauan Batam Pos, mereka berorasi sambil sesekali meneriakan harapannya. “Kembalikan uang kami. Uang kami lenyap, gaji dua tahun tak dibayar dan status kami hingga saat ini belum ada kejelasan,” teriak salah seorang satpol PP.
Koordinator Lapangan, Rio mengatakan unjuk rasa kali ini meminta Wali Kota Batam untuk menepati janjinya kepada ratusan anggota Satpol PP yang bermasalah dalam perekrutan. Ia juga mendesak agar gaji selama dua tahun dibayarkan.
“kita minta gaji dan kejelasan,” teriaknya dalam orasi.
Kuasa Hukum honorer satpol pp, Ibnu Hajar mengaku, aksi hari ini hanya orasi saja. Mendesak Wali Kota menyelesaikan masalah ini. Meskipun sebagaimana diketahui, kasus perekrutan satpol pp sudah ditangani oleh pihak Kepolisian.
Diakuinya, sesuai jadwal, pertemuan dengan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi sudah direncanakan pada Jumat (23/12). Pertemuan ini diharapkan menghasilkan jalan keluar terkait nasib puluhan para anggota Satpol PP tersebut.
Ia menambahkan, dari 825 honorer satpol pp yang menjadi korban penipuan. Hanya 203 orang yang menguasakan kasus ini kepadanya. Dan sejauh ini baru sekitar 30 orang yang sudah menyerahkan bukti-bukti saat awal perekrutan.
“Baru 30 orang dan itu baru dikasih (buktinya) tadi pagi. Kita masih terus mengumpulkan bukti-bukti dugaan penipuan untuk diserahkan kepada pihak yang berwajib,” kata Ibnu.
Jika total kerugian nantinya mencapai miliaran tentu akan diserahkan ke Polda Kepri untuk bisa ditindak lanjuti dan dibuktikan apakah ada usur pidana atau tidak. “Untuk sementara kita kumpulkan alat bukti yang ada,” pungkasnya. (rng)