Basuki Tjahja Purnama alias Ahok dalam persidangan kasus penistaan agama. Foto: JPG

batampos.co.id – Majelis hakim yang menyidangkan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, menolak nota keberatan (eksepsi) terdakwa, sehingga sidang tetap dilanjutkan.

“Mengadili, menyatakan keberatan saudara Basuki Tjahaja Purnama dan penasihat hukum tidak dapat diterima. Menyatakan sah menurut hukum surat dakwaan penuntut umum sebagai dasar penutusan perkara dan memerintahkan untuk melanjutkan perkara,” ujar Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto, saat sidang putusan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jalan Gadja Mada, Jakarta, Selasa (27/12/2016).

Sebelum sidang, pihak Ahok berharap putusan sela, hakim memiliki memutus Ahok tak bersalah sehingga sidang tidak perlu dilanjutkan. Sebaliknya, pihak pelapor berharap eksepsi Ahok ditolak sehingga sidang penistaan agama ini dapat dilanjutkan.

Majelis hakim memang memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak keberatan terdakwa atau penasihat hukum di dalam sidang putusan sela.

Karena putusan sela memutuskan dakwaan JPU dapat diterima dan menolak eksepsi Ahok dan kuasa hukumnya, maka dakwaan dapat dilanjutkan.

Seperti diketahui, kasus Ahok mencuat dan masuk ranah hukum akibat menyitir surat Al Maidah ayat 51 saat berdialog dengan warga Kepulauan Seribu.

Ahok didakwa melanggar Pasal 156 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau Pasal 156 KUHP.

Pada saat sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, JPU menilai Ahok telah melakukaan penodaan terhadap agama serta menghina para ulama dan umat Islam.

Sementara Ahok dalam eksepsinya pada sidang 13 Desember 2016 lalu menyatakan tidak melakukan penistaan agama.

Saat itu, Ahok sempat menangis, dan menyebut-nyebut sikapnya yang banyak membantu umat Islam dalam berbagai aspek.

Namun, JPU dalam jawaban atas eksepsi Ahok menegaskan, bantuan terhadap umat Islam yang disebut-sebut Ahok dalam eksepsinya adalah hal yang wajar dilakukan oleh seorang gubernur. Apalagi bantuan tersebut sudah dianggarkan dalam APBD DKI. (JPG)

Respon Anda?

komentar