Ketua Komite III DPD, Hardi S Hood. Foto: dok. batampos

batampos.co.id – Isu TKA ilegal di Indonesia yang terus menggelinding ditangkap Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam waktu dekat, Komite III DPD akan membentuk panitia khusus (Pansus) guna menelusuri kebenaran dari informasi itu.

Ketua Komite III DPD, Hardi S Hood, Pansus ini nantinya akan mengungkap masalah tersebut secara gamblang. Jika memang ada TKA ilegal atau TKA yang tidak memenuhi prosedur, Pansus akan merekomendasikan agar mereka diusir dan dipulangkan ke negara asalnya.

“Di Malaysia TKI ilegal diusir. Di Arab, TKI ilegal diusir. Jadi wajar saja kalau kita mengusir TKA ilegal yang ada di Indonesia. Tidak ada yang aneh,” kata Hardi saat di Batam, Rabu (28/12).

Hardi mengatakan masalah TKA ilegal tersebut saat ini sudah meresahkan masyarakat. Meskipun kabar tersebut beberapa kali ditepis Presiden, namun masyarakat kerap mendapati fakta dan data yang bertolak belakang dengan klaim pemerintah.

Hardi sendiri juga sering mendengar dan melihat, jumlah TKA itu bukan dalam bilangan puluhan ribu. Melainkan sudah mencapai ratusan ribu. “Walaupun Presiden mengatakan jumlahnya tidak segitu, tapi masyarakat menilai jumlahnya sudah banyak,” kata Hardi.

Selain masalah TKA ilegal, masyarakat kini juga terusik dengan banyaknya pekerja asing di sektor-sektor non ahli. Bahkan banyak pekerja asing yang menempati posisi buruh kasar. Umumnya, menurut informasi, mereka berasal dari Cina.

Karena itu, lanjut Hardi, Pansus ini nantinya akan mengungkap fakta sebenarnya di lapangan. Sehingga informasi tersebut tidak terus berkembang secara liar di masyarakat.

“Data mana yang paling benar, pansus ini akan melihat,” tambahnya. (ceu/tyo/wan/jpgrup)

Respon Anda?

komentar