Anggota DPD RI asal Kepri, Hardi S Hood.

batampos.co.id – Ujian Nasional (UN) tetap diberlakukan tahun ini. Namun demikian, Komite III DPD RI lebih memilih untuk melakukan moratorium UN.

“Bukan meniadakan tetapi melihat perlengkapan lalu melakukannya lagi, kalau (mereka) menganggap UN ini sebuah mahzab yang bisa dipilih,” tutur Ketua Komite III DPD RI, Hardi S Hood, beberapa waktu lalu.

Moratorium merupakan waktu jeda untuk membenahi fasilitas pendidikan di Indonesia. Menurut senator asal Kepri ini, ada dua hal yang perlu dibenahi sebelum UN diberlakukan secara merata. Keduanya, yakni, akreditasi sekolah dan profesionalitas guru.

“Kalau dua hal ini terpenuhi, insha Allah, ada UN atau tidak, kualitas pendidikan akan baik,” tambahnya.

Menurutnya, bukan bagian hulu yang harus dijaga. Melainkan bagian hilir. Proses pendidikan itulah yang harus diperbaiki.

Melihat situasi Indonesia, Hardi menilai, UN tidak perlu dilakukan. Sebab, sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia belum merata. Akses pendidikan pun belum sama. Itu belum ditambah dengan kualitas guru.

Di Kabupaten Lingga, misalnya. Beberapa SMP bahkan tidak memiliki guru UN. “Kalau guru UN SMP-nya saja tidak ada, bagaimana siswa mau UN?” tuturnya.

Apalagi sekarang sedang digalakkan UN berbasis komputer (UNBK). Menurut Hardi, UNBK justru membuat proses UN semakin kompleks. Semakin banyak pihak yang harus terlibat.

Jika sebelumnya pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan, kini PLN pun harus ikut campur. Yaitu dengan menjaga agar listrik tetap menyala ketika UN berlangsung.

“Padahal, masih ada tempat yang tidak ada komputer dan tidak ada listrik. Kemarin di Tanjungpinang, genset harus terjaga semua karena takut listrik mati ketika UN,” tuturnya.

Selain itu, hasil UN juga kemudian tidak dipercaya oleh pemerintah. Ini terbukti dari diabaikannya hasil UN dalam proses pendaftaran di perguruan tinggi.

“Mereka harus tes lagi. Harusnya kan otomatis kalau memang UN itu dianggap baik,” ujarnya. (ceu)

Advertisement
loading...