batampos.co.id – Langkah rasionalisasi PTT dan THL kabupaten Lingga menjadi satu-satunya solusi yang diambil pemkab sebagai upaya memperkecil beban belanja daerah. Disisi lain, Pemerhati Ekonomi dan Pemerintahan, Erik Setiawan SE menilai karena minimnya peluang pekerjaan di Bunda Tanah Melayu pemerintah daerah juga perlu menghidupkan kembali Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai solusi pekerjaan.
Dikatakan Erik selama 10 Tahun terakhir, warga sangat ketergantungan dengan pekerjaan sebagai PTT dan THL. Pekerjaan tersebut sambung Erik menjadi harapan warga mencari sumber ekonomi.
“10 tahun sejumlah warga sudah dipakai kerja sebagai honorer dipemerintahan. Tentu sudah menjadi satu-satunya harapan sumber ekonomi. Rencana rasionalisasi tidak didukung adanya alternatif pekerjaan lain membuat warga yang telah lama bekerja tentu dibebani pikiran dengan rasionalisasi ini,” ungkap Erik, Kamis (12/1).
Erik sayangkan sampai saat ini belum ada alternatif pekerjaan lain. Alasan rasionalisasi untuk menghemat beban daerah menurut hemat Erik tidak perlu dilakukan jika acuan tenaga kerja PTT dan THL merujuk pada permendagri dan menpan.
“Mereka digaji sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. THL tergantung kekuatan anggaran dinas. Artinya, bisa dianggarkan dinas untuk bekerja sesuai kegiatan. Dan beban waktu pekerjaan tidak perlu dibebankan mengikuti waktu PNS. Mereka bisa bekerja sesuai waktu dan upah. Bayar gaji sesuai jam kerja,” jelasnya.
Dengan begitu, pemerintah sudah dapat melihat jumlah kebutuhan dana untuk menggunakan jasa PTT maupun THL. Pemborosan selama ini kata Erik jelas terjadi. Honorer yang melekat dalam sebuah kegiatan dipaksakan harus bekerja 8 Jam sehari meski tidak ada kegiatan yang dijalankan.
“Selama ini wajar pemborosan,” jelas Erik.
Selain soal itu, Erik menyarankan Pemkab Lingga agar mengaktifkan kembali BUMD sebagai peluang pekerjaan. Para tenaga honorer yang ada seharusnya bisa disiapkan untuk membantu BUMD bisa berjalan.
“Kalau pemerintah pro rakyat, harusnya menyediakan alternatif lain. Pelatihan bagi tenaga honorer perlu dan berdayakan BUMD sebagai alternatif. Banyak peluang swasta yang bakal terbuka. Meskipun sekarang BUMD Lingga dalam proses hukum karena dipegang oleh salah satu perusahaan yang bermasalah, BUMD Lingga harus tetap berjalan dengan pengelolaan baru yang sehat. Proses hukum biarkan tetap berjalan, BUMD juga harus dijalankan,” pungkasnya. (mhb)