batampos.co.id – Kementerian Agama (Kemenag) berjanji akan segera membagi rata kuota haji 2017 sebanyak 221 ribu jamaah. Pembagian pada musim haji 2012 menjadi patokan, karena jumlahnya sama persis 221 ribu jamaah. Kuota untuk jamaah manula akan dibahas lebih lanjut.
Rencana Kemenag segera membagi kuota itu disampaikan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Abdul Jamil di gedung DPR kemarin (16/1). Secara umum dia membenarkan bahwa pembagian kuota musim haji 2012 akan dijadikan patokan. Alasannya adalah kuota haji 2012 dan 2017 sama-sama 221 ribu orang.
“Kami bagi per provinsi. Tentu tidak sama persis dengan 2012, karena ada perubahan kondisi demografis,” jelasnya di sela rapat evaluasi haji 2016 bersama Komisi VIII DPR kemarin.
Pada intinya Jamil mengatakan Kemenag sudah memiliki acuan ketika jumlah kuota haji mencapai 221 ribu jamaah.
Terkait dengan calon jamaah berusia lanjut, Jamil menegaskan Kemenag memiliki pertimbangan khusus. Dia mengakui jamaah lanjut usia (lansia) tidak bisa dibiarkan menunggu lama sesuai antrean yang berlaku. Namun dia juga mengatakan perlakuan kepada jamaah manula tidak boleh mengenyampingkan jamaah yang sudah antre lama.
Jamil menjelaskan kepastian teknis untuk kuota jamaah lansia akan ditetapkan saat pembahasan BPIH 2017 sudah berjalan. Kemenag bisa saja menggunakan skenario tahun lalu. Dimana kuota haji disebar sesuai antrean dahulu. Kemudian jika ada sisa kuota saat masa pelunasan ditutup, baru dibagi untuk kelompok lansia.
“Yang penting kami bagi dulu kuotanya per provinsi, supaya ada kejelasan,” tegasnya.
Dalam rapat dengar pendapat hingga hampir pukul 17.00 itu, desakan supaya Kemenag memberi prioritas bagi jamaah haji lansia cukup kuat. Patokan usaianya mencapai 75 tahun ke atas. Data di Kemenag jumlah calon jamaah haji yang telah mendaftar berusia 75 tahun ke atas sebanyak 53.315 orang atau 1,6 persen dari total pendaftar.
Kemenag diminta untuk membuat simulasi prioritas bagi lansia agar bisa segera mendapatkan kesempatan untuk berhaji tahun ini. Ketua Komisi VIII M. Ali Taher menuturkan sebenarnya hampir semua ingin agar seluruh lansia itu bisa berhaji tahun ini. Tapi, hal itu tentu akan merepotkan petugas dan pelaksanaan.
”Kalau kami, inginnya ya semua diberangkatkan tahun ini,” ujar dia usai rapat dengar pendapat.
Nah, dalam pembahasan tersebut akhirnya diputuskan untuk menuntaskan lansia calon jamaah haji dalam kurun tiga tahun. Dewan mempersilahkan Kemenag untuk membuat simulasi pemberangkatan untuk para lansia itu.
”Datanya ada, tinggal simulasinya saja. Akan dibicarakan lebih lanjut dalam pertemuan berikutnya,” tambah Ali.
Menteri Kesehatan Nila F. Moeleok menuturkan memberangkatkan jamaah haji lansia dalam jumlah besar bakal merepotkan dan muncul risiko tinggi. Misalnya soal penanganan kesehatan oleh petugas medis. Lansia berpotensi sakit dan butuh perawatan.
”Kalau lansia itu biasanya diikuti dengan salah satu penyakit,” ujar Nila yang juga turut dalam rapat tersebut.
Salah satu yang cukup berisiko adalah gangguan jiwa. Dia menyebutkan cukup banyak lansia yang terjangkit gangguan jiwa begitu tiba di Arab Saudi. Salah satu sebabnya, lansia tersebut begitu antusias untuk berangkat haji. Apalagi, mereka yang baru kali pertama naik pesawat dan berangkat haji.
”Jumlahnya cukup banyak dan itu merepotkan petugas di sana,” imbuh dia.
Pada musim haji 2017, Kemenkes mengusulkan akan menambah jumlah tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat. Dalam satu kloter yang jumlahnya 450 orang akan didampingi dua dokter dan tiga perawat. Sehingga total dari 1.153 tenaga kesehatan akan bertambah 1.953 orang.
Dalam rapat evaluasi haji itu, juga muncul masukan perbaikan lainnya. Seperti yang disampaikan anggota komisi VIII Choirul Muna. Dia mengatakan Kemenag sebaiknya tidak menggunakan uang optimalisasi atau bunga simpanan dana haji untuk katering.
“Sebab ada jamaah yang menganggap uang dari hasil optimalisasi itu sifatnya syubhat (samar halal dan haramnya, red),” jelasnya.
Dia lebih sepakat uang untuk katering menggunakan komponen biaya langsung atau direct cost. Selain itu Muna juga mengatakan keberadaan tim petugas haji daerah (TPHD) sebaiknya ditinjau ulang. Sebab kebanyakan dari TPHD tidak kompeten. Malahan porsi TPHD sering diisi tim sukses bupati, walikota, atau gubernur. (wan/jun/jpgrup)