batampos.co.id – Ketua Bidang Organisasi Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) Moh. Abdi Zuhfan, mengatakan, kabupaten Kepulauan Anambas Sebagai salah satu daerah Perbatasan di utara Indonesia Perlu mengantisipasi perkembangan pembangunan maritim di era Presiden RI Jokowidodo.
Infrastruktur Perikanan Seperti pelabuhan, pabrik es dan Unit pengelolaan ikan yang berbasis masyarakat mesti dipenuhi. Bukan hanya itu, menurutnya perusahaan daerah mesti masuk ke ranahnya untuk berbisnis ke daerah itu. “Masuknya Perusda sangat penting pada Bisnis perikanan ini, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa ditingkatkan,” ungkap pria yang akrab disapa Abdi.
Kata Abdi, sejak tahun 2016 silam, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI telah menargetkan bentuk 600 Koperasi, tapi kelembagaan ekonomi pesisir dan nelayan masih lemah.
Terkait kelembagaan ekonomi ada beberapa kondisi yang terjadi saat ini yakni Faktor Budaya masyarakat pesisir yang sulit berorganisasi, format koperasi KP yang mesegmentasi kegiatan usaha (tangkap, budidaya dan pengolahan) dan proses pembentukan koperasi yang semata-mata mengharapkan bantuan KKP.
Abdi mengungkapkan Hal ini dapat dilihat dari minimnya realisasi program bantuan sarana budidaya dan nelayan tangkap di pulau-pulau kecil terluar sebagai daerah penyokong. “Ini berimplikasi ada transportasi laut makro (tol laut) yang kurang dimanfaatkan oleh pemda dan masyarakat sebab hasil produksi daerah pinggiran belum terkonsolidasi ddengan baik,” ungkapnya.
Menurutnya pemerintah perlu lebih konkrit melakukan intervensi didaerah pinggiran. Produktivitas perikanan perlu ditingkatkan melalui kerjsama nelayan lokal dgn BUMN Perikanan. “Kelembagaan ekonomi nelayan dan masyarakat pesisir perlu ditata dengan baik,” jelasnya.
Abdi menambahkan perlunya membentuk 100 Koperasi dan BUM Desa yang berfungsi sebagai soko guru ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat masih tertinggal sehingga perlu perhatian dan perlakuan khusus.
Koperasi dan BUM Des akan menjadi chanel pemerintah dalam menyalurkan bantuan sarana produksi, finansial seperti Kredit usaha Rakyat (KUR) dan perdagangan antar pulau.
“Untuk wujudkan itu, KKP perlu menggandeng Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mendirikan koperasi tidak mudah. Budaya masyarakat setempat menjadi kendala dan proses mengorganisasi masyarakat perlu waktu,” tukasnya,
Jika Koperasi dan BUM Desa telah terbentuk, maka nantinya akan bekerjasama dgn BUMD Kabupaten dan BUMN Perikanan. Jadi, bisnis proses perikanan dapat terbentuk dengan adil dan semua pihak merasakan manfaat. “Tidak seperti pola selama ini, dalam keadaan tidak berdaya, nelayan tidak bisa mengakses sumber-sumber ekonomi di daerahnya sendiri,” tutupnya. (sya)