batampos.co.id – Meskipun secara lisan , Gubernur Kepri, Nurdin Basirun sudah menyetujui proyek percontohan nasional, Sea Water Riverse Osmosis (SWRO) di kelola oleh Pemko Tanjungpinang. Akan tetapi, kenyataanya sampai saat ini prose serahterima infrastrtur yang sudah menyedot APBN dan APBD Kepri sebesar Rp97 miliar tersebut belum kunjung terlaksana.
“Pada prinispnya, Pemko Tanjungpinang siap untuk menerima serah kelola SWRO. Akan tetapi, sampai saat ini masih belum ada keputusan apapun dari Pemprov Kepri,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (BP4) Pemko Tanjungpinang, Surjadi menjawab pertanyaan Batam Pos, Selasa (24/1) di Tanjungpinang.
Menurut Surjadi, memang diperlukan kajian-kajian secara mendalam untuk pengelolaan SWRO. Karena menyangkut kebutuhan anggaran, dan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM). Begitu juga dengan masalah tarifnya, tentu juga akan dilakukan perhitungan-perhitungan tersendiri. Masih kata Surjadi, lewat APBD 2017 ini, Pemko Tanjungpinang masih belum membuat panggaran untuk pengelolaan proyek tersebut.
“Karena masih proses dalam proses. Selain menunggu kebijakan Pemprov Kepri seperti apa, Pemko juga sedang menunggu jawaban dari Kementerian Pekerjaan Umum (Kemenpu) terkait kesiapan Pemko untuk mengelola SWRO,” papar Surjadi.
Terpisah, Pengawas PDAM Tirta Kepri, Yudi Carsana menyesalkan lambatnya pergerakan Pemprov Kepri untuk menyelesaikan proses serahterima SWRO. Apabila tidak selesai pada Januari ini, Februari bulan depan genap dua tahun SWRO mangkrak alias tidak memberikan manfaat kepada masyarakat yang ada di Ibu Kota Provinsi Kepri, Tanjungpinang.
“Kita mendorong supaya SWRO cepat diserahterimakan. Karena sudah hampir dua tahun, infrastruktur yang ada tidak memberikan manfaat kepada masyarakat di Tanjungpinang,” ujar Yudi Carsana.
Mantan Anggota DPRD Kepri tersebut mengatakan, Pemerintah Daerah harus bergerak cepat untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Karena meskipun dilakukan serahterima pada tahun ini, belum tentu bisa dioperasionalkan langsung. Kondisi ini mengundang kekhawatiran, yakni akan berkaratnya infrastruktur SWRO yang sudah ada.
“Karena terbatasnya ketersediaan air bersih di Tanjungpinang ini, Pempda bersusah payah untuk mendapatkan proyek strategis tersebut. Padahal menyangkut tentang kesejahteraan masyarakat,” papar Yudi.
Masih kata Yudi, belakangan ini, pihaknya mendapat informasi, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun masih berpikir kembali untuk menyerahkan pengelolaan SWRO ke Pemko Tanjungpinang. Bahkan kata Yudi, Gubernur meminta PDAM Tirta Kepri untuk melakukan kajian kembali, mengenai masalah tarif SWRO. Disebutkan Yudi, pada awal pembangunan SWRO, target pemasangan meteran adalah sebanyak 3.000 sambungan.
“Sebenarnya kita sudah mendekati target, yakni 2.845 sambungan. Itu artinya, masyarakat sangat membutuhkan aliran air bersih. Karena sebagian besarnya adalah masyarakat yang tinggal dikawasan pelantar,” tutup Yudi.(jpg)