batampos.co.id – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Kepri belum bisa memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bahkan untuk bertahan saja susah.
“Sejak saya dilantik, BUMD sudah harus menanggung utang sebesar Rp10 miliar dari pimpinan sebelumnya,” Direktur PT. Pembangunan Kepri (PK), Rudianto Ruben, kepada Batam Pos, Rabu (15/2/2017).
“Kalau ditanya kondisi, seperti pepatah mengatakan, hidup segan mati tak mau. Namun demikian, kami tetap berupaya untuk membangkitkan kembali kesehatan PT Pembangunan Kepri,” ujar tambahnya.
Dikatakannya, sejak dirinya dilantik menggantikan Muhammad Syahrial pada 7 Maret 2014, kondisi keuangan BUMD dalam keadaan morat-marit.
Karena dirinya harus menanggung beban utang yang ditinggalkan. Pihaknya sudah berupaya untuk bangkit dengan berbagai cara. Tetap saja belum bisa menstabilkan kondisi keuangan PT. Pembangunan Kepri.
“Apa artinya kita dikasih senjata, tetapi pelurunya tidak ada,” papar Rudianto Ruben.
Disebutkannya juga, dengan kondisi keuangan yang semakin memprihatinkan, pihaknya juga terpaksa melakukan efesiensi tenaga kerja. Dari awalnya yang jumlahnya hampir 20 pekerja, kini yang tersisa hanya tinggal 4 orang pekerja.
Masa baktinya akan berakhir pada 2019 mendatang. Sebelum tiba waktu tersebut, dirinya masih terus berupaya berbuat. Sehingga ada hasil yang signifikan dibawah kepimimpinannya.
“Memang saat ini, kita masih memegang pengelolan aptur di Bandara. Tetapi penerimaan yang ada, hanya mampu untuk operasional dan gaji karyawan. Dengan bergantinya Gubernur, tentunya menjadi spirit bagi bangkitnya PT Pembangunan Kepri,” harap Rudianto Ruben.(jpg)