Pemko Batam Pertahankan BPHTB pada Angka 5 Persen, DPRD Mendukung

1201
ilustrasi

batampos.co.id – Pemko Batam masih mempertahankan tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di angka 5 persen dari nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Padahal sesuai Kebijakan jilid XI pusat tentang penurunan BPHTB diminta turun di angka 2,5 persen.

“Kebijakan Jilid XI ini sifatnya hanya imbauan saja,” kata anggota Komisi II DPRD Batam, Aman, kemarin.

Menurut dia, Peraturan Pemerintah (PP) No 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan BPHTB itu bertujuan menggairahkan perekonomian di beberapa daerah. Salah satunya dengan meningkatkan investasi di bidang properti.

“Kita harus melihat daerahnya juga. Apakah Batam yang propertinya sangat menggiurkan juga harus diturunkan,” sebut dia.

Hal ini, kata Aman, bisa terlihat dari beberapa pengembang nasional yang masuk ke Batam. bisnis properti di Batam tumbuh dan berkembang pesat setiap tahunnya. Daya beli masyarakat juga terus terjaga dan tidak terpengaruh dengan kebijakan tersebut.

“Jumlahnya sangat luar biasa. Tak masalah pajak BPHTB kita di angka 5 persen,” terang politisi PKB tersebut.

Pada 2016, penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Batam dari BPHTB sebesar Rp228,423 miliar atau hanya 89,81 persen dari target Rp254,350 miliar. Jumlah itu tak tercapai karena stagnan semua perizinan di Batam.

“Bukan karena properti Batam lesu. Tapi memang persoalan UWTO,” sambung dia.

Bahkan, kata dia, di tahun 2017 ini, penerimaan di sektor BPHTB dinaikan diangka 300 miliar. Hal itu melihat prospek properti yang pesat di Batam. “Tak ada yang diturunkan, tarif BPHTB 2017 masih di angka 5 persen,” jelas dia lagi.

Sebelumnya, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi juga tetap mempertahankan tarif BPHTB sebesar 5 persen. Menurutnya tarif BPHTP merupakan sektor pajak penyumbang terbesar di Batam. Apabila dipangkas, maka akan berpengaruh terhadap pembangunan Batam.

“Target pencapaian kami juga bakal terganggu,” kata Rudi.

Dikatakannya, pembangunan infrastruktur di Batam saat ini ditopang dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia tak ingin resiko yang besar dihadapi jika BPHTB dipangkas 50 persen dari tarif lama atau menjadi 2,5 persen. Tahun ini, kata Wali Kota, Pemko menargetkan Rp 262 miliar dari BPHTB dengan tarif 5 persen. Sehingga, bila diubah menjadi 2,5 persen maka hilang 50 persen.

“BPHTB ini kami boleh merubah dan boleh juga tidak,” terang Rudi.

Menurutnya, kebijakan menurunkan tarif BPHTB itu, merupakan hak dari pemerintah daerah. Apalagi, sejauh ini belum ada pihak yang mengeluhkan biaya BPHTB sebesar 5 persen. Namun, jika aturan itu diwajibkan, maka Pemko siap melaksanakan. (rng)

Respon Anda?

komentar