Penyerapan APBN 2016 Lemah, Silpa Hampir Rp1 Triliun

batampos.co.id – Penyerapan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) di Provinsi Kepri hanya mencapai 87,96 persen dari APBN sebesar Rp6,1 triliun yang didapat Kementerian dan Lembaga di Kepri.

“Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBN di Kepri cukup besar. Bahkan hampir Rp1 triliun atau sekitar 12,04 persen APBN yang tidak terserap,” ujar Plt Kepala Kanwil Dirjen Kepri, Taufik Edianto, Rabu (2/3) lalu di Tanjungpinang.

Menurut Taufik, tidak terserapnya alokasi dana APBN 2016 di Kepri, berada di sektor belanja barang sebesar Rp411,9 miliar, belanja pegawai Rp56,5 miliar, fungsi ekonomi Rp424 miliar, pelayanan umum Rp74,7 miliar, ketertiban dan keamanan Rp60,7 miliar, serta kesehatan Rp57 miliar.

Dijelaskan Taufik, khusus sektor belanja barang dan fungsi ekonomi, alokasi dana yang paling banyak tidak terserap terjadi di Badan Pengusahaan (BP) Batam berada diurutan pertama. Kemudian dibawahnya ada Kantor atau Lembaga satuan Kerja Kementerian PU dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Polri, Kementerian Pertanian, Kemenag, Kemenkeu, Bawaslu, Kementerian Pertahanan TNI, serta kantor dan lembaga lainya.

“Kalau kita kalkulasikan dari 12,04 persen, jumlahnya sekitar Rp780 miliar yang dikembalikan ke Pusat. Atau lebih dikenal dengan istilah Silpa. Tentunya banyak kegiatan yang tidak terlaksana,” papar Taufik.

Ditambahkannya, secara umum, TA 2016? alokasi dana APBN untuk Kantor dan Lembaga Perbantuan Pusat di daerah mengalami peningkatan 10.86 persen dibanding 2015. Akan tetapi dari seluruh alokasi dana APBN 2016tersebut, sebesar 12,04 persen dari alokasi dana tidak dapat diserap.

Ditambahkannya lagi, konsekuensi dari rendahnya penyerapan tersebut, 43 Kantor dan Lembaga Pusat di Provinsi Kepri terkena sanksi undesbursed atau pemotongan anggaran akibat realiasi target yang tidak tercapai. Akibat lainny adalah pembatalan pelaksanaan proyek, karena belum dikontrak kerjakan.

“2017 diharapakan seluruh Kantor dan Lembaga perwakilan Pusat di Kepri, dapat segera melaksanakan kegiatan anggaranya, sehingga target realiasai penyerapan anggaran yang sudah ditetapkan dapat dicapai,” tutup Taufik.(jpg)

Respon Anda?

komentar