batampos.co.id – Pemko Batam menyatakan tak berani menggelontorkan anggaran secara maksimal untuk operasional beberapa aset yang digunakan masyarakat umum di Batam. Alasannya, status aset-aset tersebut masih milik Badan Pengusahaan (BP) Batam dan belum dihibahkan pada Pemko, sehingga dikhawatirkan akan menyalahi aturan yang ada.
“Pemko belum bisa melakukan perawatan aset-aset tersebut karena terkendala legalitas. Status aset masih milik BP Batam,” kata Kepala Bagian Humas Pemko Batam, Ardiwinata, Jumat (3/3).
Aturan lain yang membuat pihaknya tak bisa menggelontorkan anggaran operasional suatu barang yang statusnya belum dimiliki Pemko Batam selaku pemegang tampuk Pemerintahan Daerah (Pemda) di Batam. Antara lain, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
“Kita memang lebih hati-hati, apalagi barang-barang itu memang belum aset kita,” kata dia.
Bahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2014 lalu pernah mengaudit dan menyarankan agar aset-aset tersebut dihibahkan ke Pemko Batam, supaya pengelolaannya lebih maksimal dan tidak menyalahi aturan.
Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Batam, Nyanyang Haris Pratamura mendesak pemko untuk segera mengambil aset-aset yang mereka minta dari BP Batam. Terutama yang bernilai sosial, yang menyangkut kebutuhan ekonomi masyarakat. “Pasar Induk Jodoh misalnya. Itu sangat penting untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kita,” kata Nyanyang.
Menurutnya, harus ada keseriusan pemko untuk meminta aset-aset tersebut.
“Kan sayang akibat tidak adanya kejelasan pengelolan, menjadikan pasar ini terbengkalai. Harusnya kita manfaatkan untuk masyarakat,” ucapnya.
Nyanyang juga meminta agar pemko kembali merekomendasikan ke menteri keuangan, mengingat aset-aset itu masih di bawah menteri keuangan.
“Tak bisa minta saja. Harus disertai surat permohonan ke menteri keuangan,” ujarya.
Sumali, anggota Komisi I DPRD Batam menilai pemko tak pernah melibatkan DPRD Batam terkait pengalihan aset ini. Menurut dia, ketika permasalahan tak bisa diselesaikan sendiri, harusnya pemko ikut melibatkan unsur legislatif.
“Kalau bisa bersama-sama kita minta aset ini (kementerian keuangan),” kata Sumali. (rng)