batampos.co.id – Kosongnya stok obat-obatan di RSUD Encik Mariyam Daik, membuat pelayanan terganggu. Hal ini juga dikeluhkan pasien yang berobat dan dirawat di rumah sakit tersebut.
Yudi salah seorang keluarga pasien mengatakan, mulai dari obat-obatan, infus hingga sarung tangan petugas rumah sakit (RS) dibebankan kepada pasien. Pihak pasien harus menebus langsung ke apotek untuk segera mendapat perawatan.
“Sampai sarung tangan pun dibebankan kepada pasien. Padahal saudara kami punya Askes. Tapi tidak berlaku disini,” jelas Yudi kecewa, Minggu (5/3).
Selain itu kata Yudi, hal ini juga terjadi bagi pasien pemilik Kartu Indonesia Sehat (KIS) ataupun Kartu Jaminan Kesehatan Lingga Terbilang (JKLT) kabupaten Lingga. “Semua harus ditanggung pasien,” bebernya.
Di tempat lain, Direktur RSUD Encik Maryiam dr Suryadi kepada Batam Pos membenarkan kosongnya stok obat-obatan di RS tersebut. Sejak awal tahun diakuinya, pelayanan RSUD terganggu akibat hal ini. Keluhan pasien juga ditanggapi RSUD, namun pihaknya tak mampu berbuat banyak.
Masih kata Suryadi, karena baru akhir tahun lalu berstatus RSUD dan belum resmi menjadi badan layanan umum daerah (BLUD), pengadaan obat-obatan di RS Encik Mariyam masih melekat di Dinas Kesehatan (Dinkes). Untuk pasien dengan kartu JKLT, pengadaanya melalui dinas yang bekerjasama dengan apotek.
Sedangkan pasien dengan kartu KIS dan juga Askes, pengadaanya melalui RS dan pemerintah daerah.
“Sampai hari ini stok obat-obatan masih kosong. Pertama karena kami belum BLUD. Ini memang terkesan dipaksakan mengingat keuangan daerah hari ini. Sejak 2016 kemarin, apotek yang bekerjasama dengan pemerintah tidak berani menyediakan obat. Informasinya karena pemkab masih terhutang,” ungkap dr Suryadi kepada awak media.
Di lapangan, pengadaan obat melalui Dinkes tahun 2014 lalu dari informasi yang diterima awak media masih terhutang hingga tahun 2015 dan 2016. Akibatnya pada tahun 2016, lelang untuk pengadaan obat bagi pelayanan pasien di Lingga gagal berlangsung. Pihak penyedia obat meminta pemkab membayar lebih dulu hutang yang ditaksir lebih dari Rp 2 Miliar. Hingga 2017, hutang tersebut juga tidak dibayarkan Pemkab Lingga melalui dinkes. Jika pengadaan obat dapat terlaksana di 2016, stok obat akan cukup hingga akhir tahun 2017.
“Pelayanan kami jelas terganggu. Karena saya punya tempat praktik, setiap hari bawa sarung tangan sendiri. Tapi tidak mungkinkan harus begitu terus. Obat, infus, sarung tangan kosong,” kata Dia.
Pihaknya memaklumi keluhan pasien yang ingin mendapatkan pelayanan terbaik. Namun apa yang terjadi dilapangan lanjut Suryadi tidak sepenuhnya salah RSUD Encik Mayiam yang belum berstatus BLUD.
Sampai berita ini ditulis, pihak Dinkes yang berkantor di Dabo Singkep belum dapat dikonfirmasi. Selain RSUD di Daik, kekosongan obat terjadi diseluruh pelayanan kesehatan pemkab Lingga mulai dari tingkat RS, Puskesmas hingga Postu di desa-desa. (mhb)