batampos.co.id – DPRD Kabupaten Bintan, menolak rencana kenaikan harga gas yang diusulkan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana) Migas Kepri.

“Kami tidak setuju dengan usulan kenaikan gas ini. Ekonomi masyarakat saat ini masih rendah. Kebijakan untuk menaikan harga itu akan memberatkan ekonomi masyarakat,” ungkap Anggota Komisi II DPRD Bintan, Hasriawadi, di Hotel Hermes Agro, Senin (6/3).

Menurutnya Harga Eceran Tertinggi (HET) gas saat ini sudah sesuai dengan kondisi perekonomian masyarakat Bintan.

“Jangan lagi diganggu HET yang sudah ada. Kalau gas sampai naik, dampaknya pasti akan sangat besar. Tentunya akan menambah beban bagi masyarakat,” jelasnya.

Selain itu kata Politisi Golkar ini, sesuai dengan peruntukkannya, gas 3 Kg hanya dikhususkan untuk masyarakat ekonomi ke bawah.

Untuk itu diharapkan Pemkab Bintan maupun Hiswana Migas Kepri tidak mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan harga gas tersebut.

“Kami minta Pemkab Bintan dan Hiswana tidak menaikkan harga gas. Kasian masyarakat. Kondisinya sudah susah, naik lagi gas pula. Ya makin tambah susah lah mereka,” terangnya.

Sebelumnya usulan yang disampaikan oleh Hiswana Migas Kepri, agar HET tabung gas elpiji 3 Kg naik dari Rp 15 ribu, menjadi Rp 22.185 pertabung. Sedangkan untuk daerah pesisir naik dari Rp 16 ribu, menjadi Rp 22.185 per tabung.

Hal serupa disampaikan Ketua Komisi III DPRD Bintan, Fiven Sumanti. Ia menyayangkan apabila Pemkab Bintan jadi menaikkan harga gas tersebut.

“Tarif listrik baru mengalami kenaikan. Jangan ditambah lagi dengan gas yang akan memberatkan masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bintan, Dian Nusa menjelaskan upaya kenaikan harga gas elpiji yang diusulkan Hiswana Migas Kepri, mengingat mulai dari tahun 2009, hingga sekarang HET gas elpiji belum pernah mengalami kenaikan. Selain itu karena upah buruh yang selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya.

“Seperti yang dipaparkan Hiswana, ada tiga hal yang mendasari kenapa gas harus dinaikkan diantaranya, mulai dari ransportasi, ekonomi, serta upah buruh. Namun keputusan ada di tangan pemda. Kami sudah hitung secara statistik, rencananya segera akan kami paparkan kepada bupati dan sekda,” jelasnya. (cr20)

Respon Anda?

komentar