batampos.co.id – Loket pelayanan di Badan Pengusahaan Batam masih dirasa kurang. Sejauh ini hanya ada 10 loket yang aktif digunakan sepanjang hari. Jumlah ini dirasa masih jauh dari kata cukup mengingat dalam sehari jumlah pengurusan terkait administrasi lahan di Batam bisa mencapai puluhan berkas yang harus dilayani.
“Sementara satu orang bisa banyak berkasnya tidak cuma satu. Sampai 20 berkas pun ada,” tutur salah seorang pegawai PTSP BP Batam, dijumpai usai mengisi absensi, Kamis (9/3) kemarin pagi.
Melihat kondisi antrean yang panjang, maka tak heran jika terlihat adanya kalangan memilih untuk datang bahkan sebelum jam pelayanan dibuka.
“Saya datang duluan dari jam antrian biar tak terlalu lama menunggu,” tutur Michael salah seorang warga yang telah mengantre sejak pukul 07.15 WIB.
Membawa satu berkas, Michael lantas baru dapat mengambil nomor antrean tepat pada pukul 08.00. Berharap dapat dilayani lebih cepat, namun nyatanya Michael baru dipanggil menuju loket sekitar 25 menit setelahnya.
Dari 10 loket yang tersedia, hanya tujuh loket yang terbuka untuk pelayanan lahan. Dua loket untuk kepengurusan lalu lintas darat. Sementara loket ke-10 merupakan loket BPN.
Kasubdit Pelayanan dan Perizinan PTSP BP Batam, Gunadi menepis adanya keterlambatan pelayanan setelah nomor antrian diambil. Dipastikannya, seluruh loket langsung membuka pelayanan setelah nomor antrian pertama diambil.
“Biasanya gak begitu. Begitu nomor antrian diambil, langsung itu loket terima pelayanan,” tutur Gunadi ditemui di ruangannya kemarin.
Namun ia mengakui kebutuhan loket yang perlu ditambah. Mengingat pelayanan lahan menjadi sasaran pelayanan yang banyak dituju.
Dijelaskannya, sebagian dari kalangan yang ikut mengantre juga terdiri dari developer atau pun notaris.
“Mereka inilah yang paling banyak mengurus. Dan membawa berkas sampai banyak-banyak,” terang Gunadi.
Terkait persoalan ini, beberapa waktu Gunadi melanjutkan, REI dan BP Batam sempat membicarakan untuk pengadaan loker yang berbeda. Antara pelayanan kepada masyarakat perorangan dan developer maupun notaris.
“Bukan untuk mengistimewakan pihak lain, tapi ini untuk menambah kenyamanan pelayanan bagi masyarakat yang mengurus perorangan. Jadi tak perlu lama menunggu,” tutur Gunadi.
Meski demikian, Gunadi menuturkan belum adanya kelanjutan progres terkait pemisahan loket tersebut.
Sementara pada kondisi saat ini, ia menerangkan tak jarang ada masyarakat yang mau tak mau tidak dapat dilayani. Berhubung jam kerja yang telah berakhir.
“Tapi biasanya mereka kalau melihat sudah ramai dan tak memungkinkan, mereka sendiri langsung memutuskan datang lebih awal besoknya,” tutur Gunadi. (aya)