Memilih Rumah Idaman di Ujung Jemari

Serba Mudah dengan BTN Properti

Karyawati Bank BTN Batam menunjukkan kepada nasabah cara menggunakan aplikasi BTN Properti, belum lama ini di Kantor BTN Cabang Batam di Batam Centre. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

Perbankan nasional terus melakukan inovasi untuk memanjakan nasabahnya. Termasuk dalam memiliki rumah idaman. Segala kemudahan kini bisa dinikmati di ujung jemari, kapanpun dan dimanapun berada.

RIFKI SETIAWAN LUBIS, Batam

Tatapan wanita berhijab itu tertuju pada layar smartphone miliknya, Kamis (9/3/2017)sore di angkringan Mega Legenda, Batam. Jemarinya menari di atas layar sentuh smarphonenya. Sebuah aplikasi bergambar bangunan rumah dengan tulisan BTN Properti tiba-tiba menghentikan gerak jemarinya. Telunjuknya lalu bergerak meyentuh aplikasi itu. Hanya hitungan detik, laman muka aplikasi itu langsung terbuka.

“Ini aplikasi dari BTN, namanya BTN Properti, sudah saya unduh dari Play Store. Saya mau cari rumah,” ujarnya singkat.

Jemarinya lalu menyentuh sisi kiri atas halaman muka aplikasi ini. Muncullah beberapa menu pilihan untuk menelusuri lebih lanjut bagan-bagian dari aplikasi ini. Antara lain; Pengajuan KPR, Harga Pasar, Lelang, Developer, dan lainnya.

Namun wanita bernama Annisa ini tak memilih satu pun menu itu. Ia memilih kembali ke beranda dan menyentuh bagian pencarian. Ada tiga menu pilihan yang muncul: Keyword, Peta, dan Penghasilan. Wanita tadi memilih menyentuh menu Penghasilan.

Sejurus kemudian ia memasukkan penghasilan per bulan suaminya. Ia mengetik angka Rp 10.000.000. Ia juga mengetik besaran penghasilannya di kolom berikutnya. Angka Rp 2.500.000 tertera di layar.

“Suami karyawan swasta, saya bisnis sambil asuh anak, jualan ragam kebutuhan lewat online,” ujar wanita 30 tahun ini.

Ia kemudian menyentuh pilihan jangka waktu. Ia masukkan angka 10 tahun. Lalu ia mengisi kolom provinsi (Kepulauan Riau), lalu kabupaten/kota (Batam). Setelah itu, ia menyentuh menu “cari properti”. Dalam hitungan detik muncul semua properti di Batam yang kisaran harganya maksimal Rp 500 juta. Ia lalu menyentuh harga properti Rp 310.000.000. Detail informasi tentang rumah itu langsung muncul. Termasuk foto hingga nomor rumah dan kelengkapan fasilitas seperti listrik, air bersih, akses jalan dan lainnya.

“Tiban Riau Bertuah II boleh juga nih. Sesuai yang saya cari, tipe 36, luas tanah tak apalah 72, bisa direnovasi jadi dua lantai untuk kos-kosan,” ujarnya, lagi.

Perempuan yang ternyata telah memiliki tiga anak ini lalu menyentuh ‘Simulasi KPR” untuk mengetahui besaran ansuran per bulannya. Tanpa ragu ia memilih menu BTN Syariah. “BTN konvensional boleh juga, tapi saya pilih yang syariah saja,” ujarnya, sembari tersenyum.

Di layar smartphonenya tertera uang muka yang harus dibayarkan sebesar Rp 46,5 juta (15 persen). Margin per tahun 14 persen. Lama pinjaman ia pilih 10 tahun. Angsuran per bulan muncul Rp 5.270.000. “Masih tinggi, tapi kalau dibuat kos-kosan bisa nutup bulanannya,” ujarnya sambil menyeruput secangkir cokelat hangat.

Ia kemudian menyentuh menu “Rincian”. Hanya hitungan detik muncul detail angsuran dan rincian pinjaman. “Simulasi KPR ini benar-benar memberi gambaran jelas. Aplikasi ini benar-benar membantu,” ujarnya.

Ibu muda yang tinggal di Perumahan Legenda Malaka ini kemudian menelusuri bagian-bagian lain dari aplikasi ini. Termasuk mencoba menu Pengajuan KPR. “Benar-benar mudah,” ujarnya.

Itulah gambaran kemudahan yang diberikan BTN untuk konsumen maupun calon konsumennya. Sebuah aplikasi yang memudahkan menentukan pilihan dalam membeli properti. Termasuk mengukur kemampuan kantong sebelum memutuskan membeli properti secara kredit.

“Aplikasi BTN Properti ini memang memberi banyak kemudahan kepada konsumen, mulai mencari rumah idaman, termasuk rumah subsidi, menghitung angsuran, hingga proses akad KPR,” ujar Agung Komang Tri Martha, pimpinan cabang BTN Batam, Kamis (23/2/2017) lalu di Kantor BTN Batamcentre.

Aplikasi BTN Properti mobile kini hadir di genggaman. Foto: twitter

Ia menambahkan properti yang tertera di aplikasi ini, pengembangnya telah berafiliasi dengan Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai salah satu pemberi fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Agung menyebut banyak keunggulan dari aplikasi online ini. Salah satunya efisiensi waktu. Agung mengungkapkan selama ini ia harus menandatangani banyak dokumen-dokumen persetujuan KPR di kantornya. Namun semua terkendala saat ia berada diluar kantor. Konsumen pun harus menunggu ia kembali dari luar kota, sementara di Batam mayoritas masyarakat pekerja sehingga tidak memiliki waktu banyak untuk datang langsung ke kantor BTN.

Namun sejak aplikasi ini muncul di toko aplikasi online berbasis Android, Play Store, semuanya menjadi praktis. “Sekalipun berada di tempat yang jauh, hanya dari smartphone, saya bisa melakukannya,” ujar Agung.

Proses persetujuan KPR pun menjadi lebih cepat, masyarakat tak perlu menunggu lama lagi. Dampak positinya, mampu mendorong kredit KPR tumbuh signifikan dan menunjang sektor usaha lainnya.

Kemudahan lainnya yakni konsumen dapat melihat daftar rumah murah bersubsidi beserta lokasi dan pengembangnya yang ada di Batam. Semuanya dipaparkan secara jelas termasuk spesifikasi, harga, dan dasar ketentuan untuk memilik rumah murah.

Para pengembang pun dimanjakan dengan hadirnya aplikasi ini. Apalagi untuk mengunggah data ke BTN Properti, pengembang tidak dikenakan biaya sedikitpun. “Yang penting pembayaran KPR-nya lewat BTN,” jelasnya lagi.

Aplikasi BTN Properti memiliki keunggulan lainnya, yakni sudah terintegrasi dengan aplikasi online BTN lainnya, yakni BTN Digital Solution. Dalam aplikasi ini, pengguna bukan hanya bisa mengakses BTN Properti, tetapi juga layanan lainnya seperti BTN E-Mobil, BTN E-Banking, BTN E-Commerce dan lainnya.

“Intinya segala kemudahan dalam satu aplikasi untuk semua kalangan dimanapun dan kapanpun,” kata Agung.

Ia juga membenarkan aplikasi BTN Properti menjadi sarana untuk menguji kepantasan pemohon KPR secara lebih cepat. Karena sistem di dalamnya sudah terintegrasi dengan BI Checking. Sistemnya bekerja seperti sebuah simulasi. Pemohon KPR tinggal memasukkan angka penghasilan dan mencocokkannya dengan harga rumah yang diidamkan. Maka sistem akan menyajikan simulasi perhitungan KPR-nya.

“Pemohon jadi bisa berhati-hati dalam mengambil langkah.Kami pun menjadi terbantu,” ungkapnya.

Agung memaparkan aplikasi BTN Properti ini tak hanya menyasar masyarakat eknomi menengah ke atas, tapi juga menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan rumah idamannya. Saat ini ada tiga pengembang rumah murah di Batam yang terdaftar di BTN.

Seperti diketahui, program sejuta rumah pemerintah pusat, memang menyasar masyarakat kelas menengah kebawah, khususnya masyarakat sektor informal. BTN juga akan mempersiapkan metode baru untuk memudahkan masyarakat sektor ini memiliki rumah idaman.

Program tersebut dinamakan program KPR Mikro. Faktor utama BTN menerbitkan program ini untuk mempermudah survey lapangan terhadap masyarakat sektor informal.

“Berbeda dengan masyarakat sektor formal yang memiliki laporan gaji lengkap, non informal tidak seperti itu,” jelasnya.

Di sini BTN akan membantu masyarakat sektor informal untuk menyusun laporan keuangan sederhana sehingga bisa menjadi pedoman bagi BTN dalam menetapkan proses akad KPR. “Dengan begitu, konsumen semakin mendekat kepada kami,” katanya.

Program sejuta rumah  merupakan gerakan bersama pemerintah pusat, daerah, pengembang dan masyarakat untuk mewujudkan kebutuhan akan hunian, khususnya bagi masyarakat yang bepenghasilan rendah, berkisar Rp 2,5 juta hingga Rp 4 juta.

Kebijakan ini dibuat menyusul untuk memenuhi keinginan pemerintah untuk memenuhi kekurangan rumah di Indonesia yang mencapai 13,5 juta unit.

Latar belakang dari program ini adalah karena rendahnya daya beli masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah subsidi melalui skema KPR karena adanya kewajiban uang muka sebesar 10 persen.

Berbeda dengan skema KPR biasa, masyarakat yang berminat memiliki rumah murah bersubsidi cukup mengajukan KPR lewat skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Tujuannya untuk menumbuhkan daya beli masyarakat terhadap rumah murah bersubsidi,” ujar Agung.

Agung memaparkan pemerintah telah menurunkan kewajiban uang muka menjadi 1 persen dari harga jual rumah. Juga memberikan bantuan subsidi langsung kepada MBR berdasarkan tingkat kemampuan ekonomi. Jangka KPR diberikan waktu hingga 20 tahun, selain itu tingkat suku bunga dikenakan hanya 5 persen dan itu berlaku tetap selama jangka waktu KPR, termasuk premi asuransi jiwa dan asuransi kebakaran.

Rumah murah bersubsidi memiliki harga yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpu-Pera). Harganya berubah tiap tahunnya. Tahun ini untuk wilayah Kepri, harga rumah murah bersubsidi mencapai Rp 129 juta. Tahun depan harganya naik menjadi Rp 136 juta.

Saat ini, pengembang yang membangun rumah murah bersubsidi di Batam semakin sedikit. Menurut data terakhir yang dihimpun BTN hanya tersisa tiga pengembang, yakni PT Darmawan Azka yang membangun perumahan Puri Pesona Batam, PT Graha Harmoni yang membangun perumahan Ricci II Marina, dan PT Pelita Timur Karya yang membangun perumahan Putra Jaya Residence.

Semua lokasi rumah murah ini berada di Tanjunguncang dan jumlahnya diperkirakan mencapai 3.483 unit. Rumah-rumah tersebut bisa dicek di aplikasi BTN Properti di smartphone maupun di personal computer (PC).

Untuk mewujudkan program sejuta rumah di Batam memang bukan hal yang mudah. Regulasi dan birokrasi menjadi penghambat utama dalam pelaksanaannya.

Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Batam, Achyar Arfan. Pengembang enggan membangun karena proses birokrasi yang panjang untuk mengurus perizinan rumah murah.

“Proses pembuktian pembangunan rumah murah harus dibuktikan di kantor pajak dan juga Badan Pertanahan Nasional, beda dengan rumah biasa yang tak perlu itu,” jelasnya.

Selain itu, pengurusan Izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) juga terhitung lama. Menurut pria berkacamata ini, butuh waktu setahun untuk menunggu dokumen tersebut keluar. Padahal Amdal diperlukan untuk mendapatkan dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Sebenarnya untuk mengurus Amdal, biayanya tak ada. Cuma yang membuat mahal adalah waktu yang lama dan harus menggunakan jasa konsultan. Konsultan Amdal ini sangat terbatas jumlahnya,” katanya.

Tugas konsultan ini adalah mensurvey lapangan untuk menentukan kualitas lahan milik pengembang. Tanah diatas 25 hektare diwajibkan Amdal. Sedangkan dibawah itu, hanya mengurus dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).

“Untuk rumah biasa sudah sangat lama, apalagi rumah murah. Tak mungkin kami tak menggaji pegawai selama itu hanya untuk menunggu Amdal pembangunan rumah murah,” ujarnya lagi.

Istilahnya pengembang tak ingin merugi karena terhambat regulasi. Pada dasarnya dalam konsep berbisnis, pengembang selalu ingin meraih untung.

Sehingga tidak heran jika 10 unit telah terjual maka pengembang akan menaikkan harganya sesuka hati. Sedangkan program rumah murah bersubsidi terikat oleh ketentuan dari KemenPU-Pera yang menentukan harga rumah murah bersubsidi tiap tahunnya.

Dengan begitu, pengembang di Batam takut berspekulasi untuk membangun rumah murah bersubsidi di Batam.

“Sebenarnya pengembang bisa membangun rumah murah jika tak ada ketentuan untuk pengurusan Amdal. Kami masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) nya keluar,” jelasnya.

Kebutuhan rumah di Batam makin tinggi tiap tahunnya karena pertumbuhan penduduknya yang tinggi. Menurut data dari laporan tahunan Demographia World Urban Areas, Batam menjadi salah satu kota dengan tingkat pertumbuhan penduduk tertinggi di dunia mencapai 7,4 persen pertahun.

Data terakhir yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri pada tahun 2016, jumlah penduduk di Batam mencapai 1.236.399 jiwa. Dengan kata lain penduduk Batam bertambah 91.493 tiap tahunnya.

Dengan mengambil asumsi dari 3.483 unit rumah yang telah terbangun maka jumlahnya tidak pernah bisa mengimbangi pertambahan penduduk tiap tahunnya.

Disamping Amdal, pengembang juga mengeluhkan birokrasi rumit dari Badan Pengusahaan (BP) Batam sebagai pemilik Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di Batam. Ini soal Izin Peralihan Hak (IPH) yang merupakan bukti peralihan hak dari pengembang ke masyarakat telah diketahui BP Batam.

IPH hanya ada di Batam. Dan pada saat penundaan pelayanan dokumen lahan pada November 2016 hingga Januari 2017 berdasarkan Keputusan Dewan Kawasan (DK), maka pelayanan IPH juga terhenti.

Pihak perbankan juga merasakan dampaknya. Kepala Pimpinan Cabang BTN Batam, Agung Komang Tri Martha. Karena IPH tak kunjung diterbitkan, maka pengembang tidak bisa bertransaksi dan perbankan tidak bisa melakukan akad KPR.

“Makanya kami pakai surat perjanjian sementara sebelum IPH keluar. Selalu ada solusi dari kami dan itu komitmen kami melayani masyarakat,” jelasnya.

Ketidakpastian hukum seperti ini benar-benar menjauhkan perbankan dari ekspektasi yang diharapkan. “Tiap tahun target semakin kecil. Bahkan target pengembang yang dulunya ratusan sekarang hanya 25 hingga 30 unit. Dan tentu saja hal itu berimbas pada kami,” ungkap Agung.

Sedangkan pihak BP Batam lewat Direktur Promosi dan Humas, Purnomo Andiantono mengatakan saat ini tengah melakukan pembenahan di bidang perizinan dokumen lahan.

“Bukan hanya Pemko yang tak dapat Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), kami juga tak menerima Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO),” ujarnya.

Sejak pelayanan terhenti, memang banyak dokumen yang menumpuk. Bahkan jumlahnya mencapai 4000 lebih. Andi mengatakan untuk menyelesaikannya butuh waktu lama.

“Kami juga tengah membenahi sistem online yang ada di portal Batam Single Window (BSW). Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan perizinan lebih cepat efisien,” jelasnya.

Sedangkan untuk program perumahan kedepannya, BP Batam ingin mengarahkan pembangunan perumahan ke arah vertikal. “Batam sudah kehabisan lahan jika ingin membangun rumah tapak (landed house, makanya akan mengarahkan pembangunan ke rumah vertikal seperti rumah susun milik (rusunami) dan rumah susun sewa (rusunawa),” jelasnya.

Idealnya, Batam hanya dibangun untuk menampung batas penduduk maksimal hingga 750 ribu. Batas tersebut ditentukan dengan jumlah ketersediaan air bersih, dimana satu orangnya menghabiskan 150 liter per hari. Namun sekarang pertumbuhannya jauh melebihi batas.

Rusunami dan rusunawa merupakan metode BP Batam untuk menggerakkan pemukiman ke arah vertikal yang berfokus di wilayah Batam selatan. “Yang kita pikirkan itu rusun, syukur kalau swasta mau ikut bantu,” jelasnya.

Nantinya rusun akan dibangun lengkap dengan segala fasilitas pendukungnya seperti sarana ibadah, kantor pemerintahan, dan lainnya.

Agung sendiri berharap, segala regulasi yang menyangkut industri properti di Batam sebaiknya diberi kemudahan, sehingga masyarakat mudah mendapatkan rumah idaman. “BTN selaku bank yang fokus pada penyaluran KPR siap memberikan beragam kemudahan,” tutup Agung. ***

Respon Anda?

komentar