Pemko masih Andalkan Data BPS, DPRD: Harusnya Pemko Bisa Survey Sendiri

ilustrasi

batampos.co.id – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam mencatat angka kemiskinan Batam pada tahun 2015 menurun dibandingkan tahun 2014. Dari penghitungan hasil survei sosial ekonomi nasional (Susenas) 2016 beberapa waktu lalu mencatat angka kemiskinan sebesar 5,30 persen dari jumlah penduduk kota Batam. Dibandingkan kondisi tahun sebelumnya 5,58 persen, angka ini turun sekitar 0,22 poin.

“Kemiskinan tahun 2016 belum dirilis, karena proses pengolahannya panjang dan ribet. Sedangkan survei 2017, bulan ini sudah mulai berlangsung,” kata Kepala BPS Kota Batam, Rahayudin, Selasa (14/3).

Sejalan dengan penurunan persentase, jumlah penduduk miskin Batam pada 2015 sebesar 59.940 orang juga berkurang 1.399 jiwa dibandingkan dengan penduduk miskin pada tahun 2014 yang sebesar 61.399 orang.

Sedangkan utnuk garis kemiskinan Batam 2014 yakni sebesar Rp 497.415 per bulan, Sedangkan di tahun 2015 naik menjadi Rp 525.452 per bulan. Garis kemiskinan adalah pendapatan rata-rata per kapita penduduk miskin dalam satu bulan. “Misal satu rumah tangga beranggotakan tiga orang dengan pendapatan Rp 1 juta sebulan. Dengan demikian dapat diartikan rata-rata per kapita Rp 300 ribu,” jelasnya.

Begitu juga jika pendapatan per kapita diangka Rp 400 ribu, berarti keluarga tersebut tergolong miskin. Namun jika satu keluarga itu hanya beranggotakan satu orang saja, maka rata-rata pendapatan per kapita menjadi Rp 1 juta. “Artinya tidak bisa digolongkan keluarga miskin,” sambung Rahayudin.

Turunnya angka kemiskinan ini berarti semakin banyak penduduk yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang digambarkan, semakin banyak penduduk dengan pendapatan per kapitanya di atas garis kemiskinan.

Ditambahkan Rahayudin, survei ini dilakukan terhadap seluruh lapisan masyarakat, baik menengah ke bawah maupun menengah ke atas secara acak sesuai dengan kaidah statistik tertentu.

Terpisah, anggota DPRD Batam Riky Indrakari menilai, di dalam merilis angka kemiskinan, Pemko Batam masih bergantung pada data BPS. Padahal, kata dia, pemerintah daerah bisa melakukan survei sendiri dengan melibatkan perangkat RT RW.

“Bukan tak percaya survey BPS tersebut. Tetapi Riky menilai, 14 kriteria miskin yang ditentukan pemerintah pusat melalui BPS belum tentu sama dengan kriteria masyarakat miskin yang ada di Batam,” kata Riky.

Salah satu contoh kriteria miskin ialah beratap rumbia, beralaskan tanah.

“Pertanyaan apakah masih ada rumah seperti kriteria ini di Batam,” imbuhnya.

Riky menambahkan, Batam berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Dimana jumlah penduduk yang masuk bisa bertambah drastis. Beberapa daerah di Indonesia pun sudah melakukan pencacahan sendiri, dengan melibatkan perangkat RT dan RW maupun memberikan kegiatan tambahan, dalam menentukan kriteria penduduk miskin versi daerah tersebut.

“Kita pernah mengusulkan, di dalam mendata masyarakat miskin libatkan perangkat RT RW. Semacam pantarlih. Namun akhirnya dirasionalisasi. Padahal manfaat dari survei ini juga sangat penting, terutama bagi Pemko Batam,” jelasnya. (rng)

Respon Anda?

komentar