batampos.co.id – Pemerintah pusat tahun ini telah mengangarkan bantuan modal untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Propinsi Kepri sebesar Rp 110 miliar. Penyaluran dana untuk bantuan modal usaha ini bisa melalui pemerintah setempat maupun bank-bank yang ada di daerah. Namun ternyata banyak dari pelaku usaha yang tidak paham bagaimana cara mendapatkan bantuan modal tersebut.
Kemarin, ratusan pelaku UMKM Kota Batam mengikuti sosialisasi “Tata Cara dan Prosedur Peminjaman Modal Usaha yang Disediakan Pemerintah” di Gedung LAM, Batamcenter. Tujuan kegiatan itu tak lain, memberikan edukasi kepada pelaku usaha bagaimana cara mendapatkan bantuan modal yang telah disediakan pemerintah.
Anggota Komisi 6 DPR RI Nyat Kadir mengatakan kegiatan tersebut sengaja digerakan karena minimnya sosialisasi tentang bagaimana mendapatkan bantuan modal yang telah disedikan pemerintah. Dimana, bantuan modal itu disalurkan melalui dana bergulir oleh pemerintah setempat dan Bank-bank konvesional serta syariah. Apalagi dalam setiap kunjungan kerjanya, banyak dari pelaku usaha yang mengeluh karena tidak tahu cara meminjam uang di Bank, padahal mereka mau meminjam untuk mengembangkan usaha.
“Mereka mengeluhkan tentang kredit usaha rakyat (Kur) yang tak pernah diterima. Bahkan banyak dari mereka yang tidak tahu apa itu Kur. Mungkin karena kurangnya sosialisasi,” kata Nyat yang merupakan Komisi Ekonomi dan Investasi Dapil Kepri.
Dikatakannya, tahun ini Presiden Jokowi telah menyediakan dana untuk modal pelaku usaha Rp 110 miliar. Dana itu lebih besar Rp 10 miliar dibandingkan tahun 2016 lalu. Mirisnya anggaran itu tak bisa dirasakan oleh seluruh pelaku usaha karena ketidaktahuan informasi.
“Alangkah ironisnya hal ini. Padahal dana itu semuanya terserab, namun banyak pelaku UMKM yang tidak tahu. Untuk keadilan informasi saja tidak adil,” jelas Nyat.
Karena itu, ia berharap dengan sosialisasi tersebut bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagaimana cara mendapatkan modal melalui pinjaman. Pelaku UMKM dapat berdialog dengan sumber mulai dari Dinas bersangkutan hingga bank yang banyak menyalurkan pinjaman kepada UMKM seperti Bank BRI.
“Kegiatan ini akan rutin kita lakukan. Tak hanya di Batam namun daerah lain seperti Tanjungpinang, Lingga dan daerah lain di Kepri. Tujuannya, agar pelaku UMKM bisa mendapatkan informasi yang update,” jelas Nyat yang juga Ketua LAM Kota Batam ini.
Ditempat yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Sulaiman Nababan mengatakan sejak tahun ini dana bergulir tak lagi ditangani instansinya. Yang mana dana bergulir telah ditangani oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Meski begitu, sebagai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pihaknya selalu mendukung perkembangan UKM di Kota Batam.
“Setahu saya, bunga pinjaman terhadap dana yang disalurkan melalui dana bergulir itu sekitar 6 persen. Namun informasi lebih jelasnya bisa ditanya kebagian pengelolaan keuangan,” kata Nababan.
Kepala BI Perwakilan Kepri Gusti Raizal mengatakan kondisi ekonomi Kepri saat ini mengalami penurunan. Namun hal itu bisa ditompang dengan membangkitkan pariwisata, perikanan hingga UMKM Kota Batam. Apalagi dengan adanya transaksi antara UMKM, yang diyakini bisa membangkitkan ekonomi Kepri.
“Kami di BI juga sering membuka pelatihan dan sertifikasi, tujuannya untuk membuka peluang-peluang usaha. Dan saya harap kedepannya, UMKM di Kepri bisa tumbuh lebih baik lagi,” jelas Gusti.
Sementara itu, pihak dari Bank BRI sempat mengatakan tujuan Kur dari pemerintah adalah untuk meningkatkan UMKM. Yang mana, untuk modal pemerintah mensubsidi bunga bank kepada pelaku usaha. Dalam pemberian Kur, biasanya pihak bank akan melihat seperti apa usaha dari sipeminjam, kemudian apakah mereka juga aktif menabung di bank. Serta melengkapi dokumen dan berkas yang berhubungan dengan usaha saat akan mengajukan pinjaman. (she)