batampos.co.id – Anggota Komisi VI DPR daerah pemilihan Kepulauan Riau (Kepri), Nyata Kadir meminta Kepala Daerah di Provinsi Kepri untuk mengawal ketat penggunaan Dana Desa 2017. Karena membangun Provinsi Kepri membutuhkan biaya yang mahal.
“Progres Pembangunan di Kepri juga sangat bergantung pada kucuran APBN,” ujar Nyat Kadir menjawab pertanyaan Batam Pos, belum lama ini.
Menurut Politisi Partai NasDem Kepri tersebut, salah satu alokasi anggaran yang bersumber dari APBN adalah transfer dana desa. Masih kata Nyat Kadir, adanya dana desa tentu sangat membantu bagi percepatan daerah. Apalagi nilainya terus meningkat setiap tahunnya. Atas dasar itu, anggaran yang ada harus dimaksimalkan.
“Tidak cukup bagi Kepri kalau hanya mengandalkan APBD. Kepri adalah Provinsi Kepulauan, seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih,” paparnya.
Mantan Walikota Batam tersebut menambahkan, apabila sejauh ini pengalokasian APBN melihat dari luas daratan dan jumlah penduduk, tentunya harus ada pengecualian bagi Provinsi Kepri yang merupakan Provinsi Kepualauan. Atas dasar itu, ia mengharapkan kepala daerah di Provinsi Kepualauan sama-sama bergerak mendorong lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari UU Nomor 23 Tahun 2014.
“Harus adanya Juklak dan Juknis dari UU Nomor 23 Tahun 2014. Karena memberikan banyak manfaat bagi Provinsi Kepulauan,” tutup Nyat Kadir.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan Provinsi Kepri, Sardison mengatakan tahun anggaran 2017 ini, Kepri mendapatkan Rp228 miliar bagi 275 desa di lima Kabupaten. Saat ini, masih dalam proses administrasi untuk pelaksanaan transfer dana desa.
“Transfer akan dilakukan dalam dua tahap. Paling cepat adalah Maret ini. Sedangkan paling lama adalah Juni mendatang. Kita mengharapkan desa-desa di Kepri sudah menyelesaikan APBDES. Karena itu syarat utama untuk mendapatkan dana desa,” ujar Sardison.(jpg)