APBD Anambas Turun Rp 184 Miliar

924
Pesona Indonesia

batampos.co.id – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2018 diprediksi akan terus mengalami penurunan hingga Rp184 miliar. Dari asumsi pendapatan yang sudah direkap Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Anambas APBD Kabupaten Kepulauan Anambas APBD tahun depan menjadi Rp 575 miliar.

Angka ini jauh dibandingkan dengan angka tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun tahun 2016 lalu APBD Anambas masih mencapai Rp 927 miliar. Tahun 2017 sebesar Rp 759 miliar dan tahun 2018 diprediksi akan menurun lagi menjadi Rp 575 miliar. Akibat kecilnya pendapatan yang diperoleh maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus efesiensi dan terarah dalam merencanakan pembangunan tahun 2018 nanti.

“Kita harus cermat dan efisiensi dalam merencanakan pelaksanaan pembangunan,” kata Kepala Badan Penelitian Pengembangan Perencanaan Daerah Pemkab Anambas, Augus Unggul saat pemaparan Musyarawah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Kepulauan Anambas di Balai Pertemuan Masyarakat Siantan Senin (20/3).

Menurut Augus, jika dilihat dari kebutuhan untuk pembayaran gaji pegawai dan kesra saja sudah mencapai Rp 285 miliar. Untuk alokasi dana desa (ADD) sekitar Rp 54 miliar dana Hibah sekitar Rp 13 miliar dan gaji pegawai tidak tetap (PTT) sekitar Rp 76 miliar, belanja OPD sekitar Rp 163 miliar.

“Tentunya ada beberapa hal yang menjadi perhatian mulai dari pokok pikiran Rp 20 miliar. Kalau ditambah dengan hasil pokok pikiran DPRD selama reses Rp 20 miliar totalnya sudah mencapai Rp 612 miliar,” katanya.

Tentunya dengan anggaran yang minim tersebut, diminta semua pihak agar dalam menyusun rencana pembangunan fokus dan tidak melenceng dari RPJMD yang telah disampaikan oleh kepala daerah. “Kalau anggaran kita masih minim kami berharap para OPD bisa menindaklanjuti arahan provinsi agar tahun depan ada peningkatan anggaran,” ujarnya.

Sementara Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris menyampaikan, agar perencanaan pembangunan fokus dan tepat sasaran.

“Kalau kita ikuti semua keinginan tidak bisa sekaligus dalam melaksanakan kegiatan ini. Makanya kita berharap fokus sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” katanya.

Abdul Haris, juga menambahkan pembangunan dilaksanakan dengan skala prioritas sehingga kebutuhan dasar masyarakat tahun depan sudah bisa terealisasikan. Dia meminta agar kepala dinas segera merespon dan melaksanakan secepatnya apa yang menjadi skala priorias di dinasnya.

“Kepada kepala dinas agar bisa segera menyelesaikan apa yang menjadi kebutuhan dasar di dinasnya. Nanti kita akan evaluasi jika lambat tidak tertutup kemungkinan ada pergeseran,” ujarnya. (sya)

Respon Anda?

komentar