batampos.co.id – Berdasarkan data Majelis Ulama Indomesia (MUI), menunjukkan dari 11 tahun terakhir, 8.000 ribu produk makanan dan minuman yang beredar di seluruh Indonesia, hanya 870 produsen saja yang meminta atau memiliki sertifikasi halal.

“Kondisi ini tentu saja menjadi kekhawatiran konsumen untuk membedakan produk yang halal dan tidak halal,” ujar Aman, pengusul Ranperda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Higienis (sehat) pada rapat paripurna DPRD Kota Batam, Senin (20/3).

Pembinaan dan pengawasan produk halal dan higienis sendiri merupakan ranperda inisiatif yang diusulkan DPRD Batam melalui komisi IV. Ranperda ini bertujuan memberikan perlindungan kepada konsumen untuk menjamin kepastian hukum suatu produk.

Adapun produk yang dimaksud adalah barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi. rekayasa genetika serta produk dan barang yang digunakan masyarakat lainnya.

Apalagi dewasa ini puluhan ribu produk makanan beredar dan dijual bebas di masyarakat. Meskipun diantaranya ada yang bertuliskan halal tapi kenyataannya tak tersertifikasi oleh badan pengawasan obat makanan (BPOM) dan MUI.

“Untuk itu DPRD Batam memandang perlu untuk mengusulkan perda inisiatif ini,” terang Aman.

Ditambahkan dia, beberapa hal lain yang menjadi pertimbangan ranperda ini ialah standar halal yang menjadi isu dan tren global. Saat ini untuk mendapatkan produk halal tidak hanya kebutuhan umat Islam, melainkan juga umat agama lain.

“Kita bisa melihat berbagai negara  seperti Malaysia, Brunei, Turki, Rusia, Tiongkok, Afrika Selatan dan Eropa yang berlomba-lomba membangun industri halal di negeranya,” sambung politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Di Indonesia sendiri juga dijelaskan jaminan halal pada undang-undang. Dimana menyatakan produk halal yang masuk dan beredar wajib bersertifikasi halal. Dengan demikian dapat disimpulkan produk halal sudah terjamin higienitasnya.

“Kami berharap supaya melalui usulan ranperda ini dapat diterapkan dan bermanfaat sebesar-besarnya,” tutur Aman.

Ketua DPRD Batam, Nuryanto menambahkan, bila melihat jumlah penduduk Batam yang mayoritas muslim, sudah sepatutnya daerah memiliki perda tentang produk halal. Menurut dia, sesuai mekanisme selanjutnya akan diserahkan kepada walikota Batam.

“Sesuai pasal 111 peraturan DPRD Batam tentang tata tertib, maka Senin 27 Maret, paripurna dilanjutkan tanggapan walikota terkait ranperda pembinaan dan pengawasan produk halal dan higienis ini,” kata Nuryanto. (rng)

Respon Anda?

komentar