Jamaris dan Iwan keluar dari ruang sidang usai sidang di PN Batam, Senin (20/3). Jamaris dan Iwan divonis 7 bulan penjara kasusu pungli di Disdukcapil Kota Batam. F. Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id РPengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan vonis selama tujuh bulan dan denda sebesar Rp 10 juta terhadap Jamaris dan Irwanto, pejabat Disduk Capil Kota Batam nonaktif  yang menjadi terdakwa kasus pungli.

Dalam sidang putusan yang digelar di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Batam, Majelis hakim menilai bahwa Jamaris dan Irwanto telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana sesuai dengan pasal 95a dan pasal 95b undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

“Dinyatakan telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana atas penertiban dokumen kependudukan, dan menjatuhkan pidana penjara selama tujuh bulan dan denda sepuluh juta,” ujar ketua Ketua Majelis Edward Haris Sinaga S.H., M.H.

Mendengar putusan tersebut dan mengetuk palu, Jamaris dan Irwanto menerima hukuman selama tujuh bulan yang dipotong dengan masa pernahanannya selama ini. Ia juga dikenakan denda sebesar sepuluh juta. Jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan tambahan masa hukuman selama satu bulan.

Majelis hakim menilai, alasan yang memberatkan hukuman Jamaris dan Irwanto berdasarkan komitmen pemerintah dalam pemberantasan pungli dan mereka juga dinilai menjadi perusak sistem pelayanan yang baik. Sementara, alasan yang meringankan untuk kedua terdakwa hanya karena mereka tidak pernah terdangkut hukum.

“Nota pembelaan penasehat hukum terdakwa tidak bersalah tidak bersalah dan meminta terdakwa untuk dibebaskan, nota pembelaan terdakwa ditolak,” ujar hakim anggota Endi Nurindra Putra S.H.,M.H.

Dalam persidangan, majelis hakim menjelaskan bahwa Jamaris dan Irwanto terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Tim Merah Putih Polda Kepri, Senin, 17 Oktober 2016 lalu. Irwanto ditetapkan sebagai terdakwa karena menerima uang langsung dari masyarakat.

“Biaya pengurusan berkas itu ditetapkan oleh Irwanto, apabila berkas kurang lengkap, dikenakan biaya sebesar 50 ribu hingga 70 ribu rupiah. Uang itu sebagai uang ucapan terima kasih,” kata Endi.

Dilanjutkan oleh Endi, biaya pengurusan dokumen kependudukan itu nantinya akan disetorkan ke rekening koran Jamaris. Adapun dokumen kependudukan tersebut diterima disetiap loket Disdukcapil, kemudian diserahkan kepada Jamaris untuk diparaf. Setelah di paraf, dokumen itu ditandatangani oleh kepala dinas dan dikembalikan lagi ke loket pengurusan.

“Dari fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembenar dari terdakwa,” tutur Endi. (cr1)

Respon Anda?

komentar