BATAMKOTA (BP) – Pemerintah Kota Batam tahun ini akan kembali membongkar sejumlah bangunan baik toko, restoran bahkan kios liar yang ada di kawasan bufferzone. Salah satu yang ditargetkan untuk dibongkar tahun ini yakni seluruh toko dan restoran yang berdiri megah di depan Edukits, Batamcenter.
“Toko-toko depan Edukits itu, ada restoran, restoran lagi, toko-toko, akan kita bongkar semua,” ujar Wali Kota Batam, HM Rudi, Senin (20/3/2017).
Menurutnya, penertiban itu sebagai konsekwensi dari kegiatan pembangunan infrastruktur yang sejalan dengan prioritas pembangunan daerah Kota Batam tahun 2018. Yakni di bidang infrastruktur berupa peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur jalan, drainase, utilitas perkotaan, kebersihan kota, dan pengendalian banjir.
“Tahun ini ada tujuh ruas yang akan dilebarkan. Dua ruas, dari Simpang Frengki sampai ke underpass Pelita dibangun dengan anggaran dari Provinsi. Tahun ini dianggarkan Rp 2 miliar untuk buka jalannya dulu,” kata Rudi.
Ia menekankan bahwa pelebaran akan dilakukan hingga batas tanah negara. Sehingga bangunan apapun yang ada di atas lahan milik negara tersebut akan dirubuhkan.
Pemko Batam butuh tambahan anggaran untuk memenuhi semua usulan masyarakat di tahun 2018. Berdasarkan rekap usulan masyarakat, kebutuhan biaya langsung mencapai Rp 2,059 triliun. Dan biaya tidak langsung di 2018 diperkirakan Rp 900 miliar.
Sementara proyeksi pendapatan tahun 2018 sebesar Rp 2,540 triliun. Terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 1,183 triliun, dana perimbangan Rp 1,057 triliun, lain-lain pendapatan yang sah Rp 215 miliar, dan pembiayaan Rp 84,5 miliar.
“Usulan terbanyak di bidang pendidikan, sampai 685 kegiatan. Kemudian Bina Marga 227 kegiatan dan Perkim 174 kegiatan,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam, Wan Darussalam saat pembukaan Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kantor Walikota Batam, Senin (20/3).
Menurutnya usulan tersebut sudah dirangkum antara hasil musyawarah perencanaan pembangunan dengan rencana kegiatan OPD. Sementara struktur usulan pokok pikiran DPRD pun tidak jauh berbeda, terbanyak di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertamanan (Perkim).
Karena anggaran yang terbatas maka perlu dipilih prioritas kegiatan. Hal inilah yang akan dibahas dalam Forum OPD tersebut. Forum dilaksanakan dua hari, dengan agenda hari pertama sinkronisasi usulan masyarakat dengan rencana kegiatan OPD. Pembahasan dibagi menjadi tiga kelompok dengan fokus pada infrastruktur, sosial, dan ekonomi.(mta)